Anggota DPR jelaskan nasib HMP jika Gibran resmi mundur sebagai Wapres

NADIKABAR.COM — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Muhammad Khozin menjelaskan nasib hak menyatakan pendapat (HMP) yang telah diajukan 120 legislator jika Gibran Rakabuming Raka benar-benar telah resmi mundur sebagai Wakil Presiden.

“Apabila Gibran benar-benar menyatakan diri mundur sebagai Wapres, maka HMP menjadi tidak relevan, dan dengan sendirinya tidak berlanjut karena kehilangan objek,” kata Khozin dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Anggota Komisi II DPR RI tersebut mengatakan mekanisme selanjutnya akan berjalan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan peraturan perundang-undangan.

“Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan wapres paling lambat 60 hari,” katanya.

Pasal tersebut juga mengatur Majelis Permusyawaratan Rakyat RI menyelenggarakan sidang untuk memilih Wapres dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.