Lebih lanjut dia mengatakan Presiden dapat mengusulkan dua calon Wapres kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR.
Ketentuan tersebut berdasarkan Pasal 46 (ayat) 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang MD3.
Khozin menyampaikan pernyataan tersebut setelah mendengar informasi terkait mundurnya Gibran sebagai Wapres.
“Kami juga mendengar soal pengunduran diri Wapres. Jika memang benar, maka kami tentu menghormati pilihan dan sikap tersebut. Mari kita akhiri dan sudahi polemik ijazah ini,” katanya.
Walaupun demikian, dia mengatakan proses HMP tetap berjalan di DPR RI hingga Kamis (12/11).
