Mahdalena mengatakan berdasarkan informasi yang diterimanya, penanganan persoalan banjir di lokasi tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp300 miliar sehingga perlu dicarikan solusi agar program tetap dapat direalisasikan.
"Ini perlu dicarikan solusi terbaik. Mudah-mudahan tidak hanya Kota Bima, tetapi Kabupaten Bima juga bisa mendapatkan Sekolah Rakyat," katanya.
Ia meminta pemerintah daerah lebih proaktif menyiapkan dokumen, lahan, dan persyaratan pendukung agar pengusulan program tersebut dapat diproses pemerintah pusat.
Menurut Mahdalena, kesiapan daerah tidak hanya menyangkut lahan, tetapi juga sarana pendidikan, asrama, tenaga pendamping, serta dukungan keluarga peserta didik.
Ia mengatakan Sekolah Rakyat dirancang tidak hanya untuk memberikan pendidikan kepada anak, tetapi juga menjadi bagian dari intervensi untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
"Kalau keluarga itu miskin biasanya anaknya miskin. Makanya Sekolah Rakyat ini ada wali asrama dan berbagai dukungan untuk anak-anak," katanya.
