Ia menilai koordinasi lintas kementerian diperlukan agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya mempertimbangkan aspek penerimaan negara, tetapi juga dampaknya terhadap kesehatan reproduksi dan pelindungan perempuan.
Menurut Netty, beban pengeluaran untuk membeli produk menstruasi dapat lebih dirasakan oleh perempuan dari keluarga berpenghasilan rendah karena kebutuhan tersebut harus dipenuhi secara rutin setiap bulan.
"Bagi sebagian perempuan, membeli pembalut mungkin terlihat sebagai pengeluaran kecil. Namun, jika dihitung secara rutin setiap bulan dan sepanjang tahun, nilainya tentu tidak sedikit. Jangan sampai keterbatasan ekonomi membuat perempuan kesulitan memperoleh produk menstruasi yang layak dan higienis," kata dia.
Ia berharap kajian tersebut pun melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi perempuan, tenaga kesehatan, pelaku industri, dan kelompok masyarakat. Dengan demikian, kata dia, kebijakan yang dihasilkan mempertimbangkan kebutuhan serta kondisi di lapangan.
