Ia mencontohkan urusan keimigrasian dan pemasyarakatan berkaitan erat dengan berbagai instansi lain, mulai dari administrasi kependudukan di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait ruang siber untuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), hingga pemerintah daerah.

Menurutnya, kehadiran dua perpres ini akan memperjelas pembagian tugas antar-instansi dengan tetap berdasarkan pada kebijakan Satu Data Indonesia. Dalam skema ini, Kemenimipas tetap berperan sebagai wali data keimigrasian dan pemasyarakatan.

β€œItu dua poin yang menurut saya dari sisi politik legislasi harus kita sama-sama perjuangkan, karena nanti akan berpengaruh pada peningkatan sumber daya manusianya, juga pemenuhan anggaran yang terancang, terukur, dan tepat sasaran,” ucapnya.

Menanggapi persoalan klasik komunikasi lintas kementerian, Rieke mengakui hingga kini belum ada aturan yang mengintegrasikan hal tersebut.

Ia menyoroti pentingnya perspektif administrasi kependudukan yang menyeluruh dari lahir hingga wafat, di mana pun warga negara Indonesia berada, seiring dimulainya penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) ke Komisi II DPR.