Tanpa integrasi Satu Data Indonesia, Rieke menyebut muncul berbagai persoalan di lapangan, seperti adanya warga binaan di lembaga pemasyarakatan yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Kondisi itu menyulitkan penelusuran keluarga hingga pemenuhan hak warga binaan, yang otomatis penyelesaiannya berada di luar kewenangan pemasyarakatan.

Oleh karena itu, memasuki era otonomi daerah, Rieke menekankan perjuangan membangun sistem tata kelola imigrasi dan pemasyarakatan yang terintegrasi secara nasional tidak hanya harus melibatkan kementerian dan lembaga di tingkat pusat, tetapi juga mewajibkan keterlibatan pemerintah daerah.

“Jadi mudah-mudahan setelah dua tahun ini menurut saya ada beberapa pencapaian, tapi pencapaian yang harus kita perjuangkan adalah mulai sistem tata kelola imigrasi dan pemasyarakatan yang terintegrasi secara nasional, bukan hanya antara kementerian lembaga, dan pusat tapi juga dengan pemerintah daerah karena sekarang sudah era otonomi daerah,” ucap Rieke.