NADIKABAR.COM β Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka merekomendasikan penerbitan dua peraturan presiden (Perpres) guna mengintegrasikan sistem tata kelola keimigrasian dan pemasyarakatan secara nasional lintas kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.
βDalam dua tahun Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini, saya merekomendasikan ada dua peraturan presiden,β kata Rieke usai menghadiri forum diskusi terpumpun (FGD) dan bedah buku Transformasi Kementerian imigrasi dan Pemasyarakatan di Jakarta, Senin.
Dia menjelaskan, dua perpres yang direkomendasikannya itu, yakni perpres tentang sistem tata kelola keimigrasian nasional yang terintegrasi, yang kedua, tentang sistem tata kelola pemasyarakatan nasional yang terintegrasi.
Dia menilai perjalanan dua tahun Kemenimipas sebagai kementerian baru pecahan Kementerian Hukum dan HAM bukanlah hal yang mudah karena membutuhkan konsolidasi dan pembentukan budaya institusi.
Meski terdapat sejumlah pencapaian, kata dia, tata kelola kementerian tersebut dinilai harus ditingkatkan dengan tidak bekerja sendiri.
Ia mencontohkan urusan keimigrasian dan pemasyarakatan berkaitan erat dengan berbagai instansi lain, mulai dari administrasi kependudukan di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait ruang siber untuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), hingga pemerintah daerah.
Menurutnya, kehadiran dua perpres ini akan memperjelas pembagian tugas antar-instansi dengan tetap berdasarkan pada kebijakan Satu Data Indonesia. Dalam skema ini, Kemenimipas tetap berperan sebagai wali data keimigrasian dan pemasyarakatan.
βItu dua poin yang menurut saya dari sisi politik legislasi harus kita sama-sama perjuangkan, karena nanti akan berpengaruh pada peningkatan sumber daya manusianya, juga pemenuhan anggaran yang terancang, terukur, dan tepat sasaran,β ucapnya.
Menanggapi persoalan klasik komunikasi lintas kementerian, Rieke mengakui hingga kini belum ada aturan yang mengintegrasikan hal tersebut.
Ia menyoroti pentingnya perspektif administrasi kependudukan yang menyeluruh dari lahir hingga wafat, di mana pun warga negara Indonesia berada, seiring dimulainya penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) ke Komisi II DPR.
Tanpa integrasi Satu Data Indonesia, Rieke menyebut muncul berbagai persoalan di lapangan, seperti adanya warga binaan di lembaga pemasyarakatan yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Kondisi itu menyulitkan penelusuran keluarga hingga pemenuhan hak warga binaan, yang otomatis penyelesaiannya berada di luar kewenangan pemasyarakatan.
Oleh karena itu, memasuki era otonomi daerah, Rieke menekankan perjuangan membangun sistem tata kelola imigrasi dan pemasyarakatan yang terintegrasi secara nasional tidak hanya harus melibatkan kementerian dan lembaga di tingkat pusat, tetapi juga mewajibkan keterlibatan pemerintah daerah.
βJadi mudah-mudahan setelah dua tahun ini menurut saya ada beberapa pencapaian, tapi pencapaian yang harus kita perjuangkan adalah mulai sistem tata kelola imigrasi dan pemasyarakatan yang terintegrasi secara nasional, bukan hanya antara kementerian lembaga, dan pusat tapi juga dengan pemerintah daerah karena sekarang sudah era otonomi daerah,β ucap Rieke.