NADIKABAR.COM — Anggota DPR RI asal Kabupaten Sumenep, Jawa Timur membantu memperbaiki 25 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) warga Pulau Raas, guna meringankan beban dan meningkatkan kualitas hunian warga di wilayah itu.
Bantuan yang bersumber dari dana pribadi anggota DPR RI itu tersebar di lima desa di Pulau Raas, masing-masing sebanyak 5 unit, yakni di Desa Karang Nangka, Jungkat, Alas Malang, Tonduk, dan Desa Brakas.
"Bantuan dengan nilai Rp23 juta per satu unit rumah ini untuk rehabilitasi, bukan membangun baru," kata MH Said Abdullah dalam keterangan yang diterima di Sumenep, Minggu malam.
Penyerahan bantuan secara simbolis digelar di Gedung Olahraga (GOR) Desa Brakas, Pulau Raas, Sumenep yang bersamaan dengan kegiatan reses itu dihadiri perwakilan warga dan lima kepala desa penerima program.
Ketua DPC Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Sumenep, Ubaid Abdul Hayat, menjelaskan bantuan tersebut difokuskan untuk rehabilitasi rumah, bukan pembangunan rumah baru.
"Penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan perbaikan masing-masing hunian, seperti pemasangan keramik, perbaikan plafon, maupun bagian bangunan lainnya," katanya.
Ia menambahkan, proses rehabilitasi setiap rumah ditargetkan selesai dalam waktu satu bulan. Penerima bantuan diharapkan menggunakan dana sesuai kebutuhan agar kondisi rumah yang sebelumnya tidak layak dapat menjadi lebih baik.
Tokoh masyarakat Kecamatan Raas, Benny Halim, mengapresiasi bantuan yang diberikan kepada warga. Menurutnya, dukungan tersebut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan perbaikan tempat tinggal.
“Saya sangat berterima kasih sekali kepada Pak Said. Tentu ini akan menjadi bantuan yang luar biasa bagi warga,” kata Benny.
Sementara itu, salah seorang penerima bantuan dari Desa Karang Nangka Hamima mengungkapkan, rasa syukur atas bantuan yang diterimanya.
"Saya sangat senang. Terima kasih kepada Pak Said. Mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan dilancarkan segala urusannya,” ungkap Hamima ibu dua orang anak itu.
Bantuan perbaikan rumah tidak layak huni ini sengaja menyasar warga kepulauan, karena selama ini program dari daerah untuk kepulauan masih minim, karena anggaran terbatas.
"Jadi, selain sebagai bentuk kepedulian, bantuan perbaikan rumah tidak layak huni bagi warga kepulauan ini, juga dalam rangka mendukung menyukseskan program pemerintah," kata MH Said Abdullah.
