NADIKABAR.COM — Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth meminta Pemprov DKI menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara menyeluruh, bukan sekadar melalui razia.
“Penertiban diperlukan untuk menjaga ketertiban umum serta memastikan keamanan dan kelancaran lalu lintas. Namun, penanganan PPKS tidak boleh berhenti pada penindakan di lapangan,” kata Kenneth di Jakarta, Minggu.
Ia mendorong instansi terkait bertindak tegas dan terukur dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis sesuai ketentuan yang berlaku.
Anggota Komisi C DPRD DKI itu menilai persoalan PPKS harus ditangani secara menyeluruh. Keberadaan “Pak Ogah” tidak cukup diatasi dengan memindahkan mereka dari satu lokasi ke lokasi lain.
Menurutnya, faktor ekonomi, keterbatasan lapangan kerja, persoalan keluarga dan pendidikan, serta minimnya akses layanan sosial dapat membuat seseorang rentan.
“Persoalan PPKS harus dilihat secara utuh. Jangan hanya menganggap mereka sebagai orang yang berada di jalan, mengganggu ketertiban, atau membuat kawasan terlihat kumuh,” katanya.
Ia mengatakan kondisi yang melatarbelakangi keberadaan mereka perlu diidentifikasi agar penanganan dapat menyasar akar persoalan.
