NADIKABAR.COM — Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bambang Soesatyo mengatakan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memperlihatkan arah tegas bahwa negara harus hadir menjamin kesejahteraan masyarakat.
"Dua tahun pertama tentu belum cukup untuk menyelesaikan seluruh persoalan bangsa. Namun, periode ini telah memberi arah yang tegas, negara harus hadir lebih kuat dalam menjamin pangan, energi, gizi, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan desa, pertahanan, serta penguatan industri nasional," ujar Bambang Soesatyo dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Senin.
Menjelang peringatan dua tahun sejak pelantikan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran, dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini bekerja dengan keyakinan bahwa Indonesia tidak boleh hanya menjadi pemilik kekayaan sumber daya tapi juga harus kuat dalam pengelolaan. Kedaulatan pangan, kemandirian energi, penguatan industri serta pengelolaan kekayaan nasional untuk kemakmuran rakyat.
Dia menyebut terdapat sejumlah capaian pemerintah yang perlu dibaca secara objektif.
"Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 sebesar 5,11 persen. Di tengah ketidakpastian geopolitik, pelemahan ekonomi global, konflik di berbagai kawasan, serta tekanan perdagangan internasional, capaian tersebut menunjukkan bahwa fondasi ekonomi nasional tetap terjaga," katanya.
Dia juga merujuk data BPS yang memperlihatkan kemiskinan September 2025 sebesar 8,25 persen, gini ratio sebesar 0,363, dan tingkat pengangguran terbuka Agustus 2025 sebesar 4,85 persen yang memperlihatkan bahwa stabilitas ekonomi, pengendalian kemiskinan, dan penciptaan kesempatan kerja tetap bergerak di tengah tantangan global yang tidak ringan.
Beberapa program yang disorotnya termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak hanya memastikan pemenuhan gizi kepada anak-anak, tapi juga berdampak terhadap perputaran ekonomi di tingkat bawah.
Selain itu terdapat juga Kelurahan Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), pembangunan kampung nelayan serta infrastruktur desa dan pemulihan bagi pelaku UMKM.
Turut disorot juga oleh Ketua MPR RI ke-15 itu adalah hilirisasi dan penguatan ekonomi strategis nasional, pengelolaan aset negara serta penguatan Danantara.
Di bidang hukum terjadi peningkatan kesejahteraan aparat peradilan dan reformasi hukum.
Untuk itu dia mendorong agar pemerintah memastikan ketahanan pangan mendukung harga pangan yang stabil dan petani sejahtera, MBG diperkuat sebagai investasi generasi, dan penciptaan lapangan kerja ke arah pekerjaan yang produktif.
Bambang juga mendorong reformasi birokrasi dan deregulasi untuk menghasilkan kepastian usaha, pendidikan dan kesehatan menjadi agenda kualitas, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, serta penguatan pertahanan dan diplomasi.
"Dua tahun pertama telah memberi fondasi. Tiga tahun berikutnya hingga Oktober 2029 harus menjadi masa untuk memastikan fondasi itu berubah menjadi hasil yang benar-benar dirasakan rakyat," tuturnya.
