Dua tahun kemudian, Gambia mengajukan gugatan ke ICJ dengan menuduh Myanmar melakukan genosida melalui pembunuhan massal, kekerasan seksual terhadap warga sipil, serta penghancuran desa-desa. Myanmar membantah tuduhan tersebut.

Myanmar selama ini berpendapat bahwa operasi yang dilakukan ditujukan kepada militan Rohingya.

Seorang perwakilan pemerintah mengatakan di hadapan pengadilan awal tahun ini bahwa Myanmar "tidak berkewajiban untuk berdiam diri dan membiarkan teroris bebas beroperasi di wilayah utara Negara Bagian Rakhine".

Namun, Presiden Mahkamah, Yuji Iwasawa, mengakui bahwa memang terdapat serangan oleh kelompok militan Rohingya Arsa menjelang Agustus 2017.

Meski demikian, ia menyatakan bahwa pasukan keamanan Myanmar "membunuh ribuan warga sipil Rohingya" saat mereka berusaha menyelamatkan diri ke Bangladesh.

Iwasawa menambahkan bahwa skala dan sifat operasi militer Myanmar "mencerminkan adanya niat untuk memusnahkan sebagian besar" populasi Rohingya di bagian utara Negara Bagian Rakhine.

Ia juga memutuskan bahwa Myanmar melakukan "penghancuran bukti secara luas", termasuk dengan membakar atau menghilangkan mayat, serta gagal menyelidiki, menuntut, dan menghukum pihak-pihak yang melakukan tindak pidana genosida.

Menurut Iwasawa, pengadilan mengakui bahwa suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas genosida atau tindakan lainnya apabila perbuatan tersebut dilakukan "oleh aparat negara, atau oleh individu maupun kelompok yang tindakannya dapat diatribusikan kepada [negara]".

Jika individu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka negara memiliki kewajiban hukum, katanya.

Aktivis hak-hak Rohingya, Yasmin Ullah, yang berbicara kepada program Newsday BBC menjelang putusan dibacakan, menyebut hari tersebut sebagai "hari bersejarah bagi rakyat Rohingya".

Ullah dan keluarganya termasuk di antara mereka yang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Ia kemudian tumbuh besar di Thailand "tanpa status apa pun" sebelum akhirnya pindah ke Kanada.

Namun, ia mengingatkan bahwa "keadilan belum benar-benar terwujud sampai putusan ini mengubah kehidupan masyarakat".

Ia menyerukan agar Myanmar dimintai pertanggungjawaban melalui pemberian reparasi dan pemulihan hak-hak Rohingya, sehingga rakyatnya dapat "pulang ke tanah air secara aman, sukarela, dan bermartabat".

ICJ bukanlah pengadilan pidana dan memiliki kewenangan terbatas dalam menegakkan putusannya.

Pengadilan tersebut tidak dapat memenjarakan pejabat militer, serta bergantung pada Dewan Keamanan PBB dan tekanan politik internasional untuk memastikan putusannya dijalankan.

Desa Muslim Gawdu Thar Ya, di Negara Bagian Rakhine, berubah menjadi puing-puing kayu hangus dan abu setelah dibakar pada 2017 (BBC)