Kasus genosida di ICJ tergolong jarang, dan putusan ini berpotensi menjadi preseden bagi perkara-perkara serupa di masa mendatang.
Maria Elena Vignoli dari organisasi internasional Human Rights Watch mengatakan putusan tersebut "memberikan preseden penting bagi para korban genosida dan kejahatan berat lainnya di seluruh dunia dalam perjuangan mereka mencari keadilan".
Kasus Myanmar juga menunjukkan bagaimana unsur niat genosida dapat dibuktikan di pengadilan tertinggi PBB tersebut.
Mantan pengacara PBB, Oliver Windridge, mengatakan kepada BBC News bahwa putusan ini menunjukkan sebuah negara dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun bukti mengenai niat genosida sebagian besar bersifat tidak langsung, dan bukan berdasarkan perintah tertulis atau kebijakan resmi yang secara eksplisit menyerukan genosida.
"Putusan ini menunjukkan bagaimana ambang pembuktian yang berlaku dapat terpenuhi apabila bukti yang diajukan cukup kuat dan meyakinkan," katanya.
Selain itu, Gambia mengajukan kasus tersebut ke pengadilan meskipun tidak ada warga negaranya yang secara langsung menjadi korban.
Negara itu memanfaatkan ketentuan dalam Konvensi Genosida yang memungkinkan setiap negara peserta konvensi menggugat negara anggota lainnya.
Ketentuan yang sama digunakan oleh Afrika Selatan pada akhir 2023 ketika mengajukan gugatan terhadap Israel, dengan tuduhan bahwa negara tersebut melakukan genosida selama perang di Gaza dan bertujuan untuk "menghancurkan warga Palestina di Gaza".
Israel secara konsisten membantah tuduhan tersebut. Pemerintah Israel menyebut gugatan itu "sama sekali tidak berdasar" serta didasarkan pada "klaim yang bias dan keliru" mengenai respons militernya terhadap serangan Hamas.
Dalam putusan sementara yang dikeluarkan pada Januari tahun ini, ICJ memerintahkan Israel untuk mengambil seluruh langkah yang diperlukan guna mencegah tindakan genosida di Gaza. Namun, pengadilan tidak memerintahkan penghentian segera operasi militer di wilayah tersebut.
Hingga kini, ICJ belum memutuskan apakah genosida benar-benar terjadi atau tidak dalam kasus tersebut.
"Jika Gambia kalah, maka pada dasarnya kasus Afrika Selatan akan berakhir," kata Philippe Sands KC, anggota tim hukum yang mewakili Gambia.
Namun, menurutnya, putusan yang dijatuhkan hari ini berarti "pintu masih tetap terbuka".
Berbicara kepada program World at One BBC di luar gedung pengadilan, Sands mengatakan:
"Ini bukan berarti Mahkamah Internasional akan menyimpulkan bahwa telah terjadi genosida di Gaza. Namun, putusan ini berarti standar pembuktian kini telah ditegaskan dengan sangat jelas, dan menjadi tugas para pihak dalam perkara berikutnya maupun kasus-kasus lain untuk memenuhi standar tersebut."
Meski demikian, Sands menekankan bahwa pengadilan secara khusus "mengirimkan sinyal yang sangat kuat bahwa setiap kasus harus dinilai berdasarkan fakta-faktanya sendiri".