"Dan bahkan membandingkan Gibran dengan mantan wapres Mohammad Hatta," katanya.
Sementara, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Iqbal Kholidin menuturkan tak ada aturan yang melarang bagi Gibran untuk kembali maju.
Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kata Iqbal, tak ada ketentuan yang secara khusus mengatur status pencalonan bagi presiden atau wakil presiden yang berhenti di tengah masa jabatan. Baik itu berhenti atau mundur, maupun diberhentikan.
Pasal 169 UU Pemilu, jelas Iqbal, hanya mengatur syarat-syarat calon, antara lain berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman lima tahun atau lebih, dan belum pernah menjabat presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
"Artinya, dengan aturan yang ada sekarang, siapa pun yang ingin mencalonkan diri tetap diuji dengan syarat-syarat tersebut," kata dia.
