Namun, Iqbal menilai pembahasan RUU Pemilu akan menjadi momentum untuk menjawab kekosongan pengaturan dalam kasus Gibran. Menurut dia, ada dua hal yang perlu diperjelas.
Pertama, bagaimana status pencalonan seseorang yang pernah diberhentikan dari jabatan presiden atau wakil presiden melalui pemakzulan, terutama ketika dasar pemberhentiannya karena tidak lagi memenuhi syarat atau melakukan perbuatan tercela.
Sebab, dua hal itu tercantum sebagai syarat bagi calon dalam UU Pemilu.
Kedua, bagaimana mekanisme verifikasi keabsahan dokumen persyaratan, termasuk dokumen penyetaraan pendidikan dari luar negeri, agar KPU tidak hanya memeriksa kelengkapan dokumen, tetapi juga menelusuri keabsahannya sampai ke instansi penerbit.
"Pengalaman saat ini menunjukkan bahwa persoalan syarat calon yang tidak tuntas di tahap pencalonan dapat berlanjut menjadi persoalan ketatanegaraan setelah calon terpilih dan menjabat," ujar Iqbal.
