NADIKABAR.COM — Presiden Prabowo Subianto memberi waktu sepekan kepada partai koalisi untuk mendiskusikan calon wakil presiden (cawapres) yang diusulkan untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka.

Prabowo wajib menyerahkan dua nama cawapres kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) paling lambat pada 25 November atau 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna pada 9 Desember 2026.

Ketentuan ini merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi, "Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden."

Sementara itu Pasal 4 huruf e Undang-undang MD3 mengatur kewenangan MPR yakni, "memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya."

Dalam BAB Penjelasan pasal tersebut, "Pengusulan dua calon wakil presiden kepada MPR merupakan prakarsa presiden. Dua calon wakil presiden tersebut berasal dari satu partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon tersebut dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden."

Ketentuan pengajuan dua nama cawapres yang tercantum dalam UUD 1945 dan UU MD3 ini dinilai bertentangan. Namun, beberapa pakar hukum menganggap ini penjelasan pasal tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi.

Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra juga sempat menyinggung penjelasan Pasal 4 huruf e ini.

Yusril mengatakan penjelasan Pasal 4 huruf e itu menekankan sosok cawapres yang diusulan Prabowo nantinya harus berasal dari partai koalisi pengusung dan pendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

"Sepanjang yang diatur oleh undang-undang bahwa calon itu memang mempertimbangkan, ya, partai pengusung, satu partai ataupun gabungan partai pengusung ketika dilakukan pilpres sebelumnya pada 2024," ucap Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (12/11).