"Sementara itu, Penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 memperkenalkan kriteria mengenai asal partai politik calon wakil presiden. Kalau frasa tersebut dimaknai sebagai kewajiban bahwa kedua calon harus berasal dari partai pengusung presiden dalam Pilpres sebelumnya, penjelasan mempersempit ruang pilihan Presiden," ucap Yoppy kepada NadiKabar.com, Selasa (17/11).

Yoppy menjelaskan permasalahannya bukan semata-mata karena undang-undang mengatur sesuatu yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam konstitusi. Ia menyebut UU memang dapat merinci pelaksanaan konstitusi.

Namun, Yoppy mengatakan persoalannya apakah pembatasan substantif terhadap kewenangan konstitusional presiden mempunyai dasar yang memadai dan boleh ditempatkan hanya dalam bagian penjelasan.

Yoppy menekankan bahwa bab penjelasan dalam undang-undang itu bukanlah norma hukum.

"Penjelasan merupakan bagian dari undang-undang yang berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk undang-undang. Namun, penjelasan tidak boleh menjadi sumber norma baru yang berdiri sendiri," ujarnya.

Yoppy juga mengutip lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 186 huruf b yang melarang penjelasan memperluas, mempersempit, atau menambah pengertian norma dalam batang tubuh.

Dengan berlandaskan argumen tersebut, Yoppy berpendapat bahwa dari perspektif Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945, presiden tak terbatas untuk mengusulkan dua calon wakil presiden sebatas dari partai koalisinya di pilpres.

"Prabowo tidak harus membatasi pilihan calon Wakil Presiden pada partai-partai yang mengusungnya dalam Pilpres 2024. Presiden dapat mengusulkan calon dari partai koalisi awal, partai yang bergabung kemudian, partai di luar koalisi, bahkan tokoh nonpartai," ujarnya.