"Kami berharap setelah penetapan ini, Gubernur bisa segera berkonsolidasi dengan Kemendagri untuk tahapan evaluasi. Selanjutnya, dalam waktu tiga bulan ke depan, dengan dukungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat, pemerintah diharapkan dapat menuntaskan seluruh program prioritas," ucap Fahmi.
Sebagai informasi, berdasarkan laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten yang dibacakan oleh Mohammad Bahri, total proyeksi pendapatan daerah pada APBD Perubahan 2026 disepakati sebesar Rp 9,750 triliun.
Rincian proyeksi tersebut meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 7,114 triliun, yang ditopang oleh sektor pajak senilai Rp 6,479 triliun, retribusi daerah Rp 361,212 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 46,8 miliar, serta lain-lain PAD yang sah Rp 226,76 miliar. Selain itu, postur anggaran juga ditunjang oleh pendapatan transfer sebesar Rp 2,597 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 8,457 miliar.
