NADIKABAR.COM — Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam menilai pentingnya pendanaan pada pelatihan vokasi (upskilling dan reskilling) bagi para pekerja guna memangkas kesenjangan keterampilan dan menciptakan sumber daya manusia unggul dan terampil.

“Memberikan pekerjaan itu sebenarnya tidak sulit, asalkan negara dan dunia usaha memiliki komitmen pendanaan untuk melatih mereka. Sepanjang dananya ada dan pelatihannya tepat sasaran, peluang kerja itu akan datang dengan sendirinya,” ujar Bob dalam diskusi bersama CSIS yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis.

Bob menyoroti kesenjangan keterampilan menyentuh 36 persen di tengah 7 juta pengangguran terbuka di Indonesia. Selain itu, juga ada ketimpangan tajam dalam alokasi anggaran pengembangan SDM pemerintah.

Saat ini, negara memiliki dana abadi (endowment fund) pendidikan melalui LPDP yang mencapai Rp180 triliun, yang mayoritas mencetak tenaga kerja terdidik atau kerah putih (white-collar).

Sebaliknya, anggaran pelatihan vokasi bagi lebih dari 100 juta tenaga kerja kerah biru (blue-collar) tercatat sangat minim, yakni kurang dari Rp1 triliun per tahun. Padahal menurutnya potensi sektor industri manufaktur ada pada pekerja kerah biru yang membutuhkan sertifikasi keahlian.

Bob mengatakan investasi pada pelatihan terbukti memberikan imbal hasil yang tinggi bagi kesejahteraan pekerja. Ia mencontohkan program pelatihan teknik las (welding) di Surabaya dengan biaya sekitar Rp60 juta per orang selama delapan bulan. Hasilnya, lulusan pelatihan tersebut langsung terserap bekerja di industri manufaktur Jepang dengan penghasilan mencapai Rp20 juta hingga Rp40 juta per bulan.

Kebutuhan pendanaan pelatihan dinilai kian krusial mengingat lanskap dunia kerja masa depan dihadapkan pada transformasi ekonomi hijau (green economy), ekonomi pertunjukan (gig economy), dan otomatisasi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Menurut dia, model intervensi berbasis kompetensi seperti ini yang perlu diadopsi dalam skala masif oleh pemerintah agar pekerja Indonesia tidak terjebak dalam upah minimum seumur hidup atau menetap di sektor informal berupah rendah.

“Pekerja kita harus difasilitasi untuk naik kelas. Jangan biarkan mereka puluhan tahun berada di pekerjaan yang sama tanpa peningkatan keterampilan. Mobilitas karier itu butuh bekal keahlian,” kata Bob.