NADIKABAR.COM — Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI) menilai reformasi tata kelola minyak dan gas bumi (migas) melalui RUU Migas harus memastikan gas yang dialokasikan untuk kebutuhan domestik benar-benar dapat disalurkan hingga ke industri pengguna.
Ketua Harian APPI Nugroho Christijanto menyampaikan kepastian penyaluran gas bumi menjadi faktor penting bagi keberlanjutan industri pupuk, mengingat gas merupakan bahan baku utama untuk memproduksi amonia yang selanjutnya digunakan dalam pembuatan pupuk nitrogen dan pupuk majemuk.
“Gas untuk pupuk itu sebenarnya adalah gas untuk pangan dan energi secara bersama,” ujar Nugroho dalam diskusi Menakar Arah Kebijakan Gas Industri untuk Mendukung Ketahanan dan Kemandirian Manufaktur Nasional di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, keberlanjutan industri pupuk tidak cukup hanya dijamin melalui penetapan harga gas. Setidaknya terdapat lima aspek yang perlu dipastikan dalam kebijakan gas nasional, yakni kejelasan alokasi, harga yang kompetitif, ketersediaan infrastruktur distribusi, kemudahan akses, serta kepastian regulasi dan kelembagaan.
Oleh karena itu, APPI mendorong agar prinsip-prinsip tersebut diperkuat dalam RUU Migas. Reformasi tata kelola migas juga perlu memastikan penguasaan negara dan pengelolaan yang efektif sehingga memberikan kepastian bagi industri dalam menjalankan produksi maupun merencanakan investasi jangka panjang.
"Kita melihat bahwa kalau misalnya reformasi terkait dengan (RUU) Migas ini nanti memang benar diupayakan, tentu apa yang coba diusulkan itu berkenaan dengan kami mendukung sekali penguasaan negara dan tata kelola yang efektif ini. Dan tentunya kenapa itu juga penting untuk kita dukung, karena efeknya itu akan berdampak langsung kepada industri. Dari produksi, kemudian kepastian untuk kita bisa merencanakan investasi ke depan, itu bisa kita lakukan secara berkelanjutan,” jelasnya.
APPI juga mendukung penguatan prinsip Domestic Market Obligation (DMO) dalam pengelolaan gas bumi. Namun, Nugroho menilai kewajiban tersebut tidak cukup hanya menetapkan persentase gas yang harus digunakan di dalam negeri.
Penerapan DMO perlu terintegrasi dengan neraca gas nasional, kebutuhan setiap sektor dan wilayah, serta kesiapan infrastruktur. Dengan demikian, alokasi gas domestik tidak berhenti pada penetapan volume, tetapi benar-benar dapat diterima oleh industri pengguna.
Nugroho menambahkan, kepastian pasokan gas sangat penting bagi industri pupuk karena memiliki keterkaitan langsung dengan sektor pertanian. Gangguan pasokan dapat menekan efisiensi dan utilisasi pabrik, meningkatkan biaya produksi, serta berpotensi mengganggu ketersediaan pupuk bagi petani.
Sementara itu, Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Sri Bimo Pratomo mengatakan pemerintah terus mendorong kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang pro terhadap industri. Kepastian pasokan dan harga gas dinilai penting karena industri merupakan salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi.
Kemenperin juga mendorong agar sektor-sektor industri penerima gas ditempatkan sebagai sektor prioritas yang setara.