Sejak April 2026 pula BEI, KSEI dan OJK mengimplementasikan granularitas klasifikasi investor dari 9 kategori menjadi 39 sub klasifikasi investor serta pengumuman High Shareholding Concentration (HSC). Kedua langkah ini untuk merespon tuntutan keterbukaan informasi di bursa, dan pelaksanaannya terus kita minta dievaluasi.
Untuk membersihkan praktik aksi goreng menggoreng saham, konsentrasi kepemilikan tinggi, dan membatasi saham publik. Atas tindakan itu, OJK bulan lalu telah menjatuhkan sanksi denda administrasi sebesar Rp. 500 miliar terhadap emiten BREN, sedangkan untuk DSSA terkena penalti Rp.1,5 triliun dan CUAN Rp 100 miliar. Dan sepanjang Januari - Oktober 2026 telah ada 835 pihak yang terkena sanksi dan penegakkan hukum. OJK dan BEI perlu terus imparsial, agar bisa menegaskan hukum di pasar modal tanpa pandang bulu, dengan harapan kepercayaan investor kembali pulih.
Langkah reformasi pasar modal tidak berhenti sebatas perubahan aturan terhadap emiten. Kita juga patut apresiasi langkah OJK melakukan reformasi terhadap kepemilikan saham BEI. Dengan demikian, reformasi juga menyentuh ke jantung SRO, yakni BEI sendiri melalui kebijakan demutualisasi. Dengan kebijakan demutualisasi, per September 2026 kepemilikan saham BEI bukan hanya oleh anggota BEI semata, tetapi memberi kesempatan investor yang bukan anggota BEI, baik perorangan maupun badan hukum. Dengan perubahan ini memberikan kesempatan koreksi dari pemilik saham yang lebih luas terhadap kebijakan BEI.
Dengan demikian, mayoritas rekomendasi dari global index providers telah dijalankan. Semua pihak berhak untuk memonitor kualitas implementasi reformasi pasar modal, baik oleh SRO, maupun OJK. Harusnya langkah langkah ini menjawab pertanyaan yang dialamatkan oleh lembaga indeks global. Kalau kita fair menjalankan reformasi pasar modal, yang menjadi harapan semua pihak, seharusnya BEI tidak lagi dihadapkan pada ancaman pengucilan, lebih dari Itu harusnya mendapat apresiasi, setidaknya rating kembali positif meskipun tetap pada area emerging market.
Halo MSCI ??Said Abdullah, Ketua Banggar DPR
