"Uni Eropa juga mendukung upaya ASEAN, khususnya Konsensus Lima Poin, yang belum sepenuhnya diimplementasikan," tambah juru bicara tersebut, merujuk pada perjanjian damai yang diusulkan oleh ASEAN pada tahun 2021.

Pasca kudeta, ASEAN mengambil keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mengucilkan para pemimpin militer Myanmar dari pertemuan tingkat tertinggi organisasi tersebut, setelah junta gagal menerapkan rencana perdamaian regional.

Namun, sikap ASEAN mulai menunjukkan perubahan. Beberapa negara anggota, terutama negara tetangga Myanmar, Thailand, menunjukkan frustrasi akibat mandeknya upaya mengakhiri perang sipil di Myanmar.

Pekan lalu, Menteri Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow menyambut baik keterlibatan baru Washington dan mengisyaratkan bahwa negara-negara anggota ASEAN akan mengadakan pembahasan substantif mengenai masa depan Myanmar dalam KTT ASEAN di Manila November mendatang.

Pihak berwenang Myanmar juga berupaya mengakhiri isolasi diplomatik. Pada bulan September, pemimpin Myanmar, Hlaing, berbicara dalam sebuah wawancara kepada majalah Time. Ini menjadi wawancara pertamanya dengan media besar Barat sejak kudeta dimulai. Hal ini dianggap sebagai upaya membangun kembali hubungan dengan pemerintah-pemerintah Barat.

Pada 22 Oktober, Burma Campaign UK, sebuah organisasi hak asasi manusia yang berbasis di London, menuduh pemerintah Inggris "berubah signifikan" setelah Kementerian Luar Negeri Inggris menjamu Win Zeyar Tun, charge d'affaires kedutaan Myanmar di London, dalam sebuah pertemuan diplomatik ASEAN beberapa hari sebelumnya.

Menurut sebuah artikel yang diterbitkan oleh Intelligence Online bulan ini, charge d'affaires rezim Myanmar di Brussel, Khin Thidar Ay, juga telah menjalin kontak dengan para politisi Eropa, termasuk anggota Parlemen Eropa asal Ceko Ondrej Dostal, yang merupakan anggota delegasi Parlemen Eropa untuk Asia Tenggara.

Kristina Kironska, dari Universitas Palacky Olomouc di Republik Ceko dan seorang pakar kebijakan UE terkait Myanmar, mengatakan kepada DW bahwa UE tidak memiliki alasan kuat untuk mengikuti pergeseran kebijakan Washington yang melunak terhadap Myanmar.

Strategi AS "tampaknya mengejar kepentingan tertentu" seperti penambangan logam tanah jarang dan kejahatan siber, jelasnya.

Namun, operasi penambangan logam tanah jarang yang paling penting kini tidak lagi dikendalikan oleh militer, melainkan oleh kelompok pemberontak seperti Organisasi Kemerdekaan Kachin di Negara Bagian Kachin.

"Masih harus ditelusuri apa yang dapat dicapai AS melalui negosiasi dengan junta," katanya.