Uni Eropa telah lama memposisikan diri sebagai pembela demokrasi dan hak asasi manusia di Myanmar, "Jadi meninggalkan hal ini sekarang karena AS sedang menjajaki pendekatan baru yang mungkin lebih transaksional akan merusak kredibilitas Uni Eropa," jelas Kironska.
"Di saat yang sama, isolasi mencapai hasil yang minim. Oleh karena itu, pertanyaannya bukanlah apakah Uni Eropa harus terlibat, melainkan dengan siapa dan dalam kondisi apa."
UE terpaksa mempertimbangkan risiko terhadap pilihannya. Jika Washington, pemerintah ASEAN, dan kekuatan regional lainnya kian terlibat dengan pemerintah Myanmar, posisi UE dapat berisiko semakin terpinggirkan dalam pembahasan mengenai masa depan politik negara tersebut.
Namun, keterlibatan yang lebih besar dengan militer dapat merusak hubungan Brussel dengan oposisi demokratis Myanmar dan organisasi perlawanan etnis, yang banyak di antaranya menguasai wilayah yang luas.
"Pertanyaan utama bagi Brussels: Apakah Brussels dapat tetap menjadi pembela demokrasi yang kredibel sambil memastikan bahwa ia masih memiliki suara yang berarti dalam negosiasi untuk menentukan masa depan Myanmar," kata Sabe Soe, direktur LSM Burma Centre Prague, kepada DW.
Salah satu kemungkinan bagi Brussels adalah untuk mempertahankan sanksi terhadap para pemimpin militer dan bisnis mereka sambil memperluas diplomasi melalui ASEAN, PBB, dan mitra regional lainnya. Uni Eropa juga dapat mengaitkan pelonggaran pembatasan apa pun dengan akses kemanusiaan, peningkatan kebebasan politik, dan kemajuan menuju perdamaian.
Soe juga menyarankan agar Uni Eropa dapat mengejar keterlibatan ekonomi di wilayah-wilayah yang dikelola oleh pasukan revolusioner dan perlawanan etnis, menawarkan alternatif terhadap keterlibatan yang berpusat pada otoritas militer di Naypyidaw.
Pendekatan ini akan memungkinkan Uni Eropa untuk tetap terlibat dalam masa depan Myanmar tanpa harus mengakui pemerintah yang didukung militer, katanya.
Untuk saat ini, Brussel tampaknya kurang berminat untuk melakukan perubahan mendasar dalam kebijakannya. Namun hal ini bisa berubah seiring dengan semakin banyaknya pemerintah yang membuka kembali pintu negosiasi dengan para jenderal Myanmar.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
