NADIKABAR.COM — diam mendekati pemerintah Myanmar dengan menggelar dua putaran pembicaraan sejak September. Perundingan tersebut dipimpin oleh perwakilan Departemen Luar Negeri AS, Michael Vance beserta pada diplomat AS di Naypyitaw dan kemudian di Tokyo pada awal bulan Oktober.

Washington ingin menindak pusat-pusat penipuan daring, memastikan pembebasan pengusaha AS yang ditahan, Adam Castillo, dan mungkin mendapatkan akses ke sumber daya logam tanah jarang Myanmar. Pasar untuk mineral berharga tersebut saat ini dikuasai pesaing AS, China.

Sementara itu, pemerintahan negara-negara di Asia Tenggara juga semakin mengendurkan kebijakan isolasi terhadap kepemimpinan militer Myanmar, meski hasil pemilu yang disebut tidak bebas. Saat ini, beberapa negara ASEAN telah memulihkan kontak diplomatik langsung dengan Naypyidaw.

Uni Eropa, bagaimanapun, terus menolak legitimasi junta militer di negara tersebut. Bahkan blok tersebut tidak berubah haluan setelah pemilu 2025-2026 yang menghantarkan panglima Militer Min Aung Hlaing menjadi presiden - militer mengendalikan sistem politik.

Uni Eropa menanggapi kudeta militer di Myanmar pada Februari 2021 dengan menangguhkan bantuan keuangan langsung kepada pemerintah, memberlakukan sanksi, dan secara drastis mengurangi kerja sama diplomatik dengan pemerintah militer.

Sanksi yang diberlakukan menyasar 105 orang dan 22 entitas yang terkait dengan militer. Pada bulan April lalu, Uni Eropa memperpanjang langkah-langkah tersebut selama 12 bulan lagi.

Di sisi lain, Brussels memberikan bantuan kemanusiaan kepada komunitas yang terpaksa mengungsi dan pengungsi Rohingya, serta mendukung organisasi masyarakat sipil.

Namun Uni Eropa tidak mencabut akses perdagangan preferensial Myanmar karena khawatir akan berdampak pada para pekerja, terutama para perempuan muda yang sebagian besar bekerja di industri garmen. Tahun lalu, nilai perdagangan Myanmar EU mencapai sekitar €4 miliar (Rp80 triliun), naik dari €3,4 miliar pada tahun 2019.

Perang sipil yang dipicu kudeta pada tahun 2021 diperkirakan telah menewaskan 100.000 orang. Kelompok pemberontak masih menguasai atau memperebutkan wilayah yang luas di Myanmar, dan lebih dari 4 juta orang telah mengungsi di dalam negeri, menurut data PBB.

Uni Eropa "terus mempertahankan kebijakannya untuk tidak mengakui rezim militer saat ini," mengingat "kekerasan yang masih berlangsung dan serangan terhadap penduduknya sendiri," kata seorang juru bicara Uni Eropa kepada DW.

Pada saat yang sama, blok tersebut "Secara cermat memantau perkembangan diskusi dan posisi Amerika Serikat, Jepang, negara-negara ASEAN, serta aktor utama lainnya bersama perwakilan rezim militer Myanmar."

"Uni Eropa juga mendukung upaya ASEAN, khususnya Konsensus Lima Poin, yang belum sepenuhnya diimplementasikan," tambah juru bicara tersebut, merujuk pada perjanjian damai yang diusulkan oleh ASEAN pada tahun 2021.

Pasca kudeta, ASEAN mengambil keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mengucilkan para pemimpin militer Myanmar dari pertemuan tingkat tertinggi organisasi tersebut, setelah junta gagal menerapkan rencana perdamaian regional.

Namun, sikap ASEAN mulai menunjukkan perubahan. Beberapa negara anggota, terutama negara tetangga Myanmar, Thailand, menunjukkan frustrasi akibat mandeknya upaya mengakhiri perang sipil di Myanmar.

Pekan lalu, Menteri Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow menyambut baik keterlibatan baru Washington dan mengisyaratkan bahwa negara-negara anggota ASEAN akan mengadakan pembahasan substantif mengenai masa depan Myanmar dalam KTT ASEAN di Manila November mendatang.

Pihak berwenang Myanmar juga berupaya mengakhiri isolasi diplomatik. Pada bulan September, pemimpin Myanmar, Hlaing, berbicara dalam sebuah wawancara kepada majalah Time. Ini menjadi wawancara pertamanya dengan media besar Barat sejak kudeta dimulai. Hal ini dianggap sebagai upaya membangun kembali hubungan dengan pemerintah-pemerintah Barat.

Pada 22 Oktober, Burma Campaign UK, sebuah organisasi hak asasi manusia yang berbasis di London, menuduh pemerintah Inggris "berubah signifikan" setelah Kementerian Luar Negeri Inggris menjamu Win Zeyar Tun, charge d'affaires kedutaan Myanmar di London, dalam sebuah pertemuan diplomatik ASEAN beberapa hari sebelumnya.

Menurut sebuah artikel yang diterbitkan oleh Intelligence Online bulan ini, charge d'affaires rezim Myanmar di Brussel, Khin Thidar Ay, juga telah menjalin kontak dengan para politisi Eropa, termasuk anggota Parlemen Eropa asal Ceko Ondrej Dostal, yang merupakan anggota delegasi Parlemen Eropa untuk Asia Tenggara.

Kristina Kironska, dari Universitas Palacky Olomouc di Republik Ceko dan seorang pakar kebijakan UE terkait Myanmar, mengatakan kepada DW bahwa UE tidak memiliki alasan kuat untuk mengikuti pergeseran kebijakan Washington yang melunak terhadap Myanmar.

Strategi AS "tampaknya mengejar kepentingan tertentu" seperti penambangan logam tanah jarang dan kejahatan siber, jelasnya.

Namun, operasi penambangan logam tanah jarang yang paling penting kini tidak lagi dikendalikan oleh militer, melainkan oleh kelompok pemberontak seperti Organisasi Kemerdekaan Kachin di Negara Bagian Kachin.

"Masih harus ditelusuri apa yang dapat dicapai AS melalui negosiasi dengan junta," katanya.

Uni Eropa telah lama memposisikan diri sebagai pembela demokrasi dan hak asasi manusia di Myanmar, "Jadi meninggalkan hal ini sekarang karena AS sedang menjajaki pendekatan baru yang mungkin lebih transaksional akan merusak kredibilitas Uni Eropa," jelas Kironska.

"Di saat yang sama, isolasi mencapai hasil yang minim. Oleh karena itu, pertanyaannya bukanlah apakah Uni Eropa harus terlibat, melainkan dengan siapa dan dalam kondisi apa."

UE terpaksa mempertimbangkan risiko terhadap pilihannya. Jika Washington, pemerintah ASEAN, dan kekuatan regional lainnya kian terlibat dengan pemerintah Myanmar, posisi UE dapat berisiko semakin terpinggirkan dalam pembahasan mengenai masa depan politik negara tersebut.

Namun, keterlibatan yang lebih besar dengan militer dapat merusak hubungan Brussel dengan oposisi demokratis Myanmar dan organisasi perlawanan etnis, yang banyak di antaranya menguasai wilayah yang luas.

"Pertanyaan utama bagi Brussels: Apakah Brussels dapat tetap menjadi pembela demokrasi yang kredibel sambil memastikan bahwa ia masih memiliki suara yang berarti dalam negosiasi untuk menentukan masa depan Myanmar," kata Sabe Soe, direktur LSM Burma Centre Prague, kepada DW.

Salah satu kemungkinan bagi Brussels adalah untuk mempertahankan sanksi terhadap para pemimpin militer dan bisnis mereka sambil memperluas diplomasi melalui ASEAN, PBB, dan mitra regional lainnya. Uni Eropa juga dapat mengaitkan pelonggaran pembatasan apa pun dengan akses kemanusiaan, peningkatan kebebasan politik, dan kemajuan menuju perdamaian.

Soe juga menyarankan agar Uni Eropa dapat mengejar keterlibatan ekonomi di wilayah-wilayah yang dikelola oleh pasukan revolusioner dan perlawanan etnis, menawarkan alternatif terhadap keterlibatan yang berpusat pada otoritas militer di Naypyidaw.

Pendekatan ini akan memungkinkan Uni Eropa untuk tetap terlibat dalam masa depan Myanmar tanpa harus mengakui pemerintah yang didukung militer, katanya.

Untuk saat ini, Brussel tampaknya kurang berminat untuk melakukan perubahan mendasar dalam kebijakannya. Namun hal ini bisa berubah seiring dengan semakin banyaknya pemerintah yang membuka kembali pintu negosiasi dengan para jenderal Myanmar.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris