NADIKABAR.COM — Asosiasi Ritel Vape Indonesia (ARVINDO) dan Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (APVINDO) mendorong pemerintah memperkuat pengawasan terhadap peredaran rokok elektrik, terutama untuk mencegah akses anak dan remaja, serta penyalahgunaan perangkat untuk peredaran narkotika.
Ketua ARVINDO Fachmi Kurnia Firmansyah dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menyampaikan pihaknya bersama APVINDO meminta pemerintah memperhatikan dampak kebijakan rokok elektrik terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan ketenagakerjaan, menyusul meningkatnya ketidakpastian yang dihadapi pelaku usaha dan pekerja industri tersebut.
Lebih lanjut, kedua asosiasi menyatakan menghormati kewenangan MUI dalam menetapkan fatwa haram, serta memahami berbagai pertimbangan yang mendasarinya, termasuk kesehatan, lingkungan, hingga pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat terlarang.
Selain penerbitan fatwa MUI, industri rokok elektrik saat ini juga menghadapi proses pengujian materiil terkait ketentuan rokok elektrik dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Asosiasi menegaskan tidak mengaitkan seluruh gangguan usaha dengan dinamika tersebut, namun, perkembangan itu menunjukkan bahwa ketidakpastian mulai dirasakan sebagian pelaku usaha.
Sebagai upaya mencari solusi melalui komunikasi, ARVINDO dan APVINDO berencana mengajukan permohonan audiensi kepada MUI. Melalui pertemuan tersebut, kedua asosiasi berharap dapat berdialog secara langsung, memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai fatwa yang diterbitkan, sekaligus menyampaikan kondisi industri dari perspektif pelaku usaha dan pekerja.
Selain mendorong penguatan pengawasan peredaran rokok elektrik, asosiasi meminta pemerintah memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan sesuai ketentuan berlaku.
Pemerintah juga diharapkan memperhatikan keberlangsungan pekerjaan dan hak-hak pekerja. Apabila terdapat perubahan kebijakan yang berdampak luas, perlu disiapkan mekanisme penyesuaian serta langkah mitigasi.
Lebih lanjut, ARVINDO dan APVINDO turut mengajak seluruh pelaku usaha, pekerja, dan anggota asosiasi untuk tetap tenang, menghormati perbedaan pandangan, mematuhi ketentuan hukum, serta menjaga situasi tetap kondusif.
Sementara itu, Ketua APVINDO Enggar Dwi Pambudi menegaskan tidak meminta agar risiko kesehatan diabaikan ataupun upaya pemberantasan narkotika dikurangi. Mereka juga tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan di MK.
Bagi asosiasi, perlindungan kesehatan masyarakat, penegakan hukum, kepastian berusaha, dan perlindungan pekerja merupakan hal yang perlu diperhatikan secara bersama-sama.
"Kami berharap setiap kebijakan yang diambil tetap melihat dampak sosial ekonomi dan tidak mengorbankan pelaku usaha dan pekerja vape yang telah taat aturan hukum yang berlaku, serta tidak menyamaratakan vape legal dengan jaringan pengedar narkoba," sambung Enggar.
Sebelumnya, dalam FGD tentang Permasalahan Vape/Rokok Elektrik yang digelar Komisi Fatwa MUI, Nugraha Prasetia Yogie dari Kementerian Perindustrian memaparkan skala ekonomi industri rokok elektronik yang telah terbentuk di Indonesia.
Menurutnya, terdapat sekitar 200 perusahaan yang menyerap hingga 100.000 tenaga kerja dari sektor hulu hingga hilir, dengan akumulasi nilai investasi mencapai Rp31 triliun serta devisa ekspor hingga 518 juta dolar AS.
“Sektor ini menyumbang penerimaan cukai sekitar Rp2,8 triliun per tahun. Nilai tersebut sangat berarti karena hampir setara dengan total anggaran operasional Kementerian Perindustrian di APBN,” ujar Yogie.
Dia juga menyatakan pengaturan rokok elektronik perlu diarahkan pada penguatan tata niaga dan pengawasan peredaran secara ketat, dibandingkan pelarangan secara menyeluruh.
