Hal tersebut menjadi dasr penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kantor Wilayah BPN Papua Barat dengan Polda Papua Barat Daya, kemudian kantor pertanahan (kantah) se-Papua Barat Daya dengan polres dan polresta yang berlangsung di Sorong, pada 17 November 2026.

“Saya mengapresiasi Kepala Kantor Wilayah BPN Papua Barat Keliopas Fenitiruma dan Kepala Polda Papua Barat Daya Brigadir Jenderal Polisi Hengki Haryadi atas inisiatif membangun sinergi kelembagaan,” kata Rezka.

Dirinya menegaskan, kerja sama tersebut tidak boleh berhenti pada penandatanganan dokumen melainkan diwujudkan lewat komunikasi berkelanjutan, pertukaran informasi, identifikasi potensi konflik, dan tindak lanjut atas masalah pertanahan.

Keberhasilan reforma agraria tidak hanya diukur dari jumlah bidang tanah terdaftar atau penerbitan sertifikat, tetapi berkurangnya ketimpangan penguasaan tanah, pencegahan konflik, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.