β€œMeningkatnya kebutuhan tanah untuk pembangunan dan investasi menuntut tata kelola pertanahan yang tertib, transparan, dan memberi kepastian hukum bagi semua pihak,” ucapnya.

Selain itu, kata Rezka, pendaftaran tanah hak ulayat dan masyarakat hukum adat telah diakomodasi melalui Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 sebagai landasan administrasi.

Pendaftaran harus mengedepankan partisipasi masyarakat, musyawarah, serta penghormatan terhadap kearifan lokal, sehingga perlu dukungan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan agar tidak muncul konflik di kemudian hari.