NADIKABAR.COM — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggandeng kepolisian daerah (polda) serta kepolisian resor (polres) di Provinsi Papua Barat Daya untuk mencegah sengketa maupun konflik pertanahan di wilayah setempat sejak dini.
Staf Khusus Menteri ATR/BPN Rezka Oktoberia dalam keterangan yang diterima di Manokwari, Papua Barat, Rabu, mengatakan penyelesaian persoalan pertanahan memerlukan koordinasi antarlembaga sesuai kewenangan masing-masing sehingga tidak menimbulkan konflik.
“Penyelesaian pertanahan harus dilakukan dengan tepat supaya tidak memicu permasalahan yang baru,” ujarnya.
Menurut dia, kepolisian berperan penting menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, mencegah tindak pidana di bidang pertanahan, sekaligus mendukung penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hal tersebut menjadi dasr penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kantor Wilayah BPN Papua Barat dengan Polda Papua Barat Daya, kemudian kantor pertanahan (kantah) se-Papua Barat Daya dengan polres dan polresta yang berlangsung di Sorong, pada 17 November 2026.
“Saya mengapresiasi Kepala Kantor Wilayah BPN Papua Barat Keliopas Fenitiruma dan Kepala Polda Papua Barat Daya Brigadir Jenderal Polisi Hengki Haryadi atas inisiatif membangun sinergi kelembagaan,” kata Rezka.
Dirinya menegaskan, kerja sama tersebut tidak boleh berhenti pada penandatanganan dokumen melainkan diwujudkan lewat komunikasi berkelanjutan, pertukaran informasi, identifikasi potensi konflik, dan tindak lanjut atas masalah pertanahan.
Keberhasilan reforma agraria tidak hanya diukur dari jumlah bidang tanah terdaftar atau penerbitan sertifikat, tetapi berkurangnya ketimpangan penguasaan tanah, pencegahan konflik, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
“Meningkatnya kebutuhan tanah untuk pembangunan dan investasi menuntut tata kelola pertanahan yang tertib, transparan, dan memberi kepastian hukum bagi semua pihak,” ucapnya.
Selain itu, kata Rezka, pendaftaran tanah hak ulayat dan masyarakat hukum adat telah diakomodasi melalui Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 sebagai landasan administrasi.
Pendaftaran harus mengedepankan partisipasi masyarakat, musyawarah, serta penghormatan terhadap kearifan lokal, sehingga perlu dukungan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan agar tidak muncul konflik di kemudian hari.