NADIKABAR.COM — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencabut izin Hak Guna Usaha (HGU) 11 perusahaan yang terlibat kasus pembakaran lahan di wilayah Kalimantan.
Sebelas perusahaan yang HGU-nya dicabut tersebut dibagi menjadi lima kategori. Pencabutan HGU itu dilakukan berdasarkan hasil dari penelusuran Kementerian ATR/BPN serta rekomendasi dari Bareskrim Mabes Polri.
"11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya," kata Menteri ATR/BPN Nusron Wahid saat jumpa pers di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, Senin.
Nusron menjelaskan 11 perusahaan itu, yakni PT MIB di Kalsel, PT RKA di Kalbar, PT SKM di Kalbar, PT SAE di Kalbar, PT BSLT di Kalbar, PT BOS di Kalbar, PT AER di Kalbar, PT JMS di Kaltim, PT STP di Kaltim, PT ANI di Kalbar, dan PT API di Kalbar.
Kategori pertama ditujukan kepada perusahaan yang dinilai tidak mampu memitigasi kebakaran di lahannya. Selain itu, kategori itu juga ditujukan kepada perusahaan yang lahannya kerap dilanda karhutla.
