Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencabut izin Hak Guna Usaha (HGU) 11 perusahaan yang terlibat kasus pembakaran lahan di wila
Klaster keempat, Nusron mengatakan pencabutan HGU dilakukan sebagian karena luasan lahan yang terbakar tidak sampai 50 persen dari total HGU.
"Perusahaannya, yaitu PT SAE di Landak, Kalimantan Barat, seluas 1.510 hektare," ucapnya.
Sedangkan untuk klaster kelima ditujukan untuk perusahaan yang masih dalam kajian, yakni PT STP, PT API, dan PT JMS.
Nusron memastikan seluruh perusahaan yang HGU-nya telah dicabut akan terus dipantau agar tidak kembali melakukan pembakaran lahan.
Artikel ini diproduksi, disunting, dan diverifikasi oleh Dewan Redaksi NadiKabar.com sesuai dengan Standar Kompetensi Wartawan dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.
Pedoman Media Siber: NadiKabar.com berkomitmen mematuhi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers Indonesia. Apabila ada hak jawab atau koreksi, silakan hubungi redaksi melalui kanal kontak kami.
