NADIKABAR.COM — Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menegaskan pentingnya penguatan sektor ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global.
Hal tersebut dibahas Kelompok IV Badan Pengkajian MPR RI dalam Focus Group Discussion (FGD) Sistem Keuangan Negara, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial bertajuk 'Penguatan Ekonomi Kreatif untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan' di Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (17/11).
Ketua Kelompok IV Badan Pengkajian MPR RI, Tifatul Sembiring menjelaskan bahwa Badan Pengkajian MPR RI tengah melaksanakan pengkajian secara komprehensif terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), khususnya terkait sistem keuangan negara, perekonomian nasional, dan kesejahteraan sosial.
Ia juga menekankan bahwa persaingan global pada masa mendatang akan semakin ditentukan oleh ide, kreativitas, talenta, dan kekayaan intelektual yang bertumpu pada kualitas sumber daya manusia (SDM). Selain itu, penguatan ekonomi kreatif juga menjadi momentum penting untuk menggeser paradigma ekonomi tradisional yang selama ini masih bergantung pada eksploitasi sumber daya alam (SDA).
"Jadi, ekonomi kreatif ini salah satu peluang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Karena dia berangkat dari ide kreativitas, talenta, kekayaan intelektual. Proses dari merenung, menciptakan sesuatu, ini tentu akan menggeser konsep ekonomi tradisional yang sangat bergantung kepada SDA," ujar Tifatul dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).
Ia juga menyoroti pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di kisaran 5,4 persen. Sejatinya, kata dia, capaian tersebut harus dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan sektor ekonomi kreatif, optimalisasi ekosistem digital, serta dukungan regulasi yang memadai menjadi hal penting.
Menanggapi hal itu, Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Gunawan Sumodiningrat menekankan pentingnya mengembalikan arah pembangunan nasional pada filosofi dasar Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan nilai-nilai Pancasila, sekaligus mengintegrasikannya dengan perkembangan era digital.
Menurutnya, arah pembangunan Indonesia pascareformasi perlu ditata kembali dengan memperkuat fondasi filosofis, sistem ekonomi kerakyatan, dan pemanfaatan teknologi digital guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
"Yang paling penting itu apa? Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu kuncinya di pembukaannya. Satu, melindungi bangsanya. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat itu, menjaga ketertiban dunia. Berdasarkan Pancasila. Sudah itu saja. Di alinea keempat. Selesai," ujarnya.