Transformasi ekonomi nasional juga menurutnya tidak dapat dilepaskan dari penguatan tiga pilar utama, yakni landasan filosofis pembangunan, sistem ekonomi yang berpihak kepada rakyat, serta digitalisasi yang selaras dengan perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan ekosistem digital.
Pengembangan ekonomi kreatif juga, kata dia, harus tetap berpijak pada asas kekeluargaan dan semangat gotong royong sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kekayaan alam dan seluruh potensi bangsa dikelola secara adil demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas AMIKOM Yogyakarta, Suyanto memaparkan strategi pengembangan ekonomi kreatif melalui konsep desa mandiri digital (smart village) serta penguatan industri kreatif dan kekayaan intelektual (intellectual property) Indonesia agar mampu menembus pasar internasional.
Ia mencontohkan keberhasilan produk-produk berbasis kreativitas dengan karakter global, seperti PokΓ©mon dan Hello Kitty, yang mampu menghasilkan nilai ekonomi sangat besar, bahkan melampaui skala anggaran negara. Karena itu, potensi lokal Indonesia yang kaya akan budaya, cerita rakyat (local story), dan talenta muda perlu dikembangkan melalui pemanfaatan teknologi modern serta kolaborasi dengan jejaring industri kreatif global berstandar Hollywood.
"Jadi konsepnya smart village berbasis creative village. Jadi intinya desa itu kita jadikan sebagai smart village. Jadi penciptaan lapangan kerja lokal. Jadi ini, ini kita kerja samanya dengan distributor besar. Local story with Hollywood technology," sambungnya.
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia (UII), Agus Widarjono menyoroti pentingnya penguatan instrumen hukum, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), serta jaminan sosial bagi para pelaku ekonomi kreatif di Indonesia.
Agus menjelaskan berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi endogen (endogenous growth theory), bahwa pertumbuhan ekonomi modern sangat dipengaruhi oleh kualitas modal manusia (human capital), inovasi, dan penyebaran pengetahuan (knowledge spillover). Oleh karena itu, aset tidak berwujud, seperti kekayaan intelektual, perlu memperoleh kepastian dan perlindungan hukum agar memiliki nilai ekonomi serta dapat dimanfaatkan sebagai agunan dalam mengakses pembiayaan perbankan.
Agus juga menekankan perlunya lembaga penilai khusus untuk aset kekayaan intelektual serta mekanisme pasar lelang sekunder. Kedua instrumen tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian valuasi ekonomi terhadap karya kreatif para inovator.