NADIKABAR.COM — Anggota Kelompok IV Badan Pengkajian MPR RI, Happy Djarot menyampaikan pandangannya terkait Sistem Keuangan Negara, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial.
Ia mengungkapkan banyak program bantuan modal maupun peralatan usaha seperti gerobak dagang atau mesin jahit bagi kalangan ibu rumah tangga pelaku UMKM sering kali tidak bertahan lama, bahkan aset bantuannya berujung dijual.
Happy mengungkapkan kal tersebut menunjukkan bahwa intervensi bantuan fisik saja tidak cukup tanpa dibarengi perubahan pola pikir (mindset), optimisme, serta kesesuaian dengan minat (passion) penerima manfaat.
"Sudah dikasih pelatihan, contohnya menjahit, kemudian dikasih mesin jahit, dijual mesin jahitnya, asetnya dijual akhirnya. Apakah mungkin karena tidak sesuai dengan passion-nya ya sehingga apa yang menjadi bantuan tersebut akhirnya sia-sia seperti itu," ujarnya dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).
Hal tersebut disampaikannya dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema "Penguatan Ekonomi Kreatif untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan" di Yogyakarta, DIY, Selasa (17/11/2026).
Selain persoalan ketahanan UMKM, Happy juga menyoroti karakter generasi muda saat ini yang kerap dicap sebagai "generasi stroberi" karena dianggap mudah menyerah saat menghadapi tekanan. Tetapi di sisi lain, mereka memiliki energi dan daya kritis yang tinggi, termasuk saat menyampaikan aspirasi melalui unjuk rasa.
Sementara itu, Anggota Kelompok IV Badan Pengkajian MPR RI, Lisda Hendrajoni menyoroti sistem pendidikan dan kurikulum di Tanah Air yang kerap terjebak pada penilaian konvensional. Dalam hal ini, kecerdasan akademis eksak sering kali diunggulkan di atas bidang seni, olahraga, dan kreativitas.
Ia juga menekankan bahwa setiap anak memiliki keunggulan dan kecerdasannya yang khas sehingga tidak bisa disamaratakan.
"Negara kita ini kalau masalah kurikulum dan lain-lain itu masih apa ya, menghargai orang-orang yang cuma kayak eksak gitu ya, kayak matematika, fisika, itu dianggap pintar gitu, tetapi kalau orang-orang yang pintar di dunia kesehatan, apa, kesenian, apa namanya, olahraga, itu dianggap tidak pintar. Padahal, itu semua dia punya keuntungan, apa, keunggulan masing-masing," paparnya.
Adapun Anggota Kelompok IV Badan Pengkajian MPR RI, H. Al Hidayat Samsu, menyoroti tantangan infrastruktur digital di perdesaan serta potensi besar industri gim nasional yang selama ini banyak mengalirkan devisa ke luar negeri.
Ia mengaku mengapresiasi potensi ekonomi kreatif, khususnya digitalisasi dan industri kreatif global. Di sisi lain, ia mengingatkan adanya disparitas akses internet di berbagai daerah, seperti di Sulawesi Selatan yang memiliki kontur geografis beragam, yang dapat menghambat anak-anak muda di desa untuk menembus kancah internasional.
Selain masalah infrastruktur jaringan dan pemusatan fasilitas (game house) di kota besar seperti Jakarta, Al Hidayat juga menyoroti tingginya daya beli generasi muda Indonesia terhadap industri permainan daring (gaming).
Menurutnya, sebagian besar dana pembelian dalam gim (top-up) justru mengalir ke luar negeri karena minimnya regulasi perlindungan serta penguasaan platform lokal.
"Sementara pembelanjaan gamers di Indonesia kalau berdasarkan data itu kurang lebih Rp32 triliun, seluruh platform gamers tadi yang disampaikan uang ekonomi anak-anak kita itu larinya ke luar negeri. Pertanyaan saya, apakah ada regulasi yang bisa kita tekankan kepada platform gim itu agar uang kita ini yang anak-anak [belanjakan] bisa kembali atau terlindungi?" tuturnya.
Sementara itu, Anggota Kelompok IV Badan Pengkajian MPR RI, Muhammad Hatta, menilai sekaligus mengkritik kecilnya anggaran kementerian terkait serta kurangnya keberpihakan politik anggaran (state budget) pada sektor kekayaan intelektual (intellectual property) dan ekonomi digital yang merupakan industri masa depan (sunrise industry).
Hatta mendorong agar MPR RI dapat merekomendasikan adanya role model atau proyek percontohan "Desa Kreatif" yang nyata di Indonesia. Selama ini, bentuk intervensi pemerintah di tingkat desa umumnya baru sebatas pengembangan desa wisata konvensional, belum menyentuh ekosistem produksi konten digital, kekayaan intelektual, dan kreativitas berbasis teknologi seperti yang dipaparkan oleh para narasumber.
"Jadi sebuah proyek percontohan yang itu menjadikan sampel bahwasanya ke depan itu kita akan mempunyai desa-desa kreatif. Kalau sekarang masih wisata, Pak, ya baik saya lihat ya. Saya belum lihat yang kreatif, desa kreatif itu seperti apa sih? Nah, itu belum lihat, Pak. Sehingga terjadilah pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi di seluruh desa yang ada di Indonesia," paparnya.
Di sisi lain, Anggota Kelompok IV Badan Pengkajian MPR RI, A. Ian Ali Baal Masdar mengungkapkan Indonesia harus mulai mengurangi ketergantungan pada komoditas primer dengan mengintegrasikan nilai tambah melalui kekayaan intelektual, budaya, dan teknologi.
Bagi daerah seperti Sulawesi Barat yang bertumpu pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, ia menilai sentuhan ekonomi kreatif mampu mendongkrak daya saing produk lokal hingga ke pasar yang lebih luas.
"Strategi pembangunan ekonomi berbasis kekayaan intelektual, budaya, teknologi, dan kreativitas. Saya menyetujui bahwa pandangan Indonesia perlu mengurangi ketergantungan pada komoditas primer dan membangun sumber pertumbuhan baru melalui ekonomi kreatif. Ini kebetulan saya dari Sulawesi Barat, Prof, materi ini sangat relevan bagi perkembangan di Provinsi Sulawesi Barat," tuturnya.
Namun, ia mengingatkan implementasi kebijakan di daerah masih menghadapi tantangan nyata, mulai dari keterbatasan infrastruktur digital, akses pembiayaan, jejaring pasar, hingga minimnya talenta terlatih.
Selain itu, Ian menyoroti perlunya skema perlindungan kerja dan jaminan sosial bagi para pelaku kreatif daerah seperti kreator konten, musisi, fotografer, seniman, hingga pelaku UMKM. Sebab, mayoritas mereka bekerja secara mandiri maupun berbasis proyek (freelance).