Fahimi mengatakan Asia Selatan menonjol karena bergantung pada pasokan air yang rentan sekaligus pasar pangan global. Harga pangan sudah naik signifikan dalam beberapa dekade terakhir. "Asia Selatan, dengan populasi sekitar 2 miliar jiwa, sangat bergantung pada impor," tambahnya. Impor itu mencakup gandum, jagung, dan minyak sawit dari negara-negara termasuk Rusia, Ukraina, Kanada, dan Malaysia.
Di saat yang sama, pertanian lokal semakin terancam oleh gelombang panas, banjir, penurunan produktivitas lahan, dan intrusi air laut akibat naiknya permukaan laut.
Bencana banjir dahsyat yang melanda Nepal pada Agustus 2026, selain menimbulkan korban jiwa langsung, juga memberikan gambaran tentang tantangan jangka panjang yang bisa semakin sering terjadi. "Himalaya dan pegunungan Hindu Kush memasok sebagian besar air untuk pertanian dan air minum di kawasan ini," kata Fahimi. "Karena perubahan iklim, gletser dan salju mencair sangat cepat."
Dalam jangka pendek, mencairnya es dapat meningkatkan ketersediaan air. Namun, pada paruh akhir abad ini, ia memperingatkan bahwa kawasan tersebut dapat menghadapi "krisis kemanusiaan besar yang dapat mempengaruhi sekitar 2 miliar orang."
Seiring kerawanan pangan makin memburuk, konsekuensi sosial dan politiknya pun berlipat ganda. "Ketika kelangkaan sumber daya atau dampak perubahan iklim memaksa orang mencari peluang penghidupan lain, kadang mereka akhirnya direkrut oleh kelompok teroris," kata Fahimi, yang menyebut contoh dari Nigeria dan Afganistan.
Dalam kasus lain, frustrasi publik diarahkan kepada pemerintah jika mereka gagal meredam dampak terhadap penghidupan rakyat. Legitimasi mereka dipertanyakan, dan ini bisa meningkat menjadi konflik kekerasan.
Hal itu senada dengan kesimpulan Mueller yang lebih luas. Perubahan iklim, perang, dan gangguan perdagangan tidak secara otomatis berujung pada konflik. Namun, adaptasi iklim tidak bisa hanya soal menanam tanaman berbeda atau menggunakan teknologi baru. Orang dan masyarakat juga perlu beradaptasi dengan perubahan dalam hal siapa yang memiliki akses atas lahan, air, dan pekerjaan.
Pertanyaan kuncinya adalah apakah masyarakat memiliki institusi yang mampu mengelola perubahan-perubahan ini. Di mana pemerintah, pengadilan, dan institusi lokal bisa membantu komunitas bernegosiasi menghadapi realita baru, guncangan mungkin bisa diserap. Di mana institusi-institusi itu lemah, tekanan pada sistem pangan bisa berubah menjadi tekanan pada perdamaian itu sendiri.
Artikel ini pertama kali ditulis dalam bahasa Inggris
