NADIKABAR.COM — Para negosiator iklim menghapus seluruh penyebutan bahan bakar fosil, sumber utama emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global, dari draf kesepakatan terbaru yang dirilis Australia selaku salah satu tuan rumah COP31.
Naskah terbaru yang dirilis pada Kamis dalam konferensi iklim PBB di Turki itu menghapus dua poin yang sebelumnya tercantum dalam draf terdahulu. Keduanya mencakup seruan untuk beralih dari penggunaan batu bara, minyak, dan gas, serta percepatan penghentian penggunaan bahan bakar fosil.
Draf yang lebih ringkas ini muncul setelah negosiasi alot selama beberapa hari. Perwakilan dari hampir 200 negara memperdebatkan sejumlah isu, termasuk masa depan bahan bakar fosil dan pendanaan iklim bagi negara berkembang.
Meski demikian, draf tersebut masih memuat target peningkatan porsi listrik dalam pemenuhan kebutuhan energi akhir global menjadi 35% pada 2035, dari sekitar 20% saat ini. Usulan ini didorong oleh Turki selaku tuan rumah konferensi.
Para negosiator COP31 kembali bersiap memperjuangkan agar bahan bakar fosil dicantumkan dalam keputusan akhir KTT iklim tahunan PBB.
Namun, draf tersebut tidak menjelaskan apakah tambahan pasokan listrik harus berasal dari sumber energi bersih, bukan bahan bakar fosil. Hal ini menuai kritik dari sejumlah negara.
Target elektrifikasi itu memang dicantumkan bersama upaya melipatgandakan tiga kali lipat kapasitas energi terbarukan global dan berbagai langkah peningkatan efisiensi energi. Namun, Jan Kowalzig, pakar pendanaan iklim dari Oxfam Jerman, menilai para negosiator gagal menghubungkan target-target tersebut secara substantif.
Kowalzig juga mengkritik draf tersebut karena tidak lagi mencantumkan komitmen untuk beralih secara bertahap dari bahan bakar fosil. Komitmen serupa sebelumnya telah dimuat dalam keputusan akhir COP28 di Dubai beberapa tahun lalu.
"Ini tidak memadai untuk sebuah konferensi iklim yang beberapa tahun lalu sudah memutuskan untuk menghentikan penggunaan bahan bakar fosil dan kini menyatakan diri berfokus pada implementasi," ujarnya dalam sebuah pernyataan.
Isu lain yang menjadi perdebatan sengit dalam konferensi ini adalah dukungan pendanaan bagi negara berkembang untuk menghadapi perubahan iklim. Perbedaan pandangan terutama berkisar pada pihak yang harus menanggung biaya serta apakah bantuan tersebut diberikan dalam bentuk hibah atau pinjaman.
Draf kedua menyerukan pembahasan lebih lanjut mengenai peningkatan pendanaan adaptasi iklim bagi negara berkembang hingga tiga kali lipat, menjadi setidaknya US$120 miliar atau sekitar Rp1,9 kuadriliun. Draf itu juga menyoroti kesenjangan antara aliran pendanaan iklim dan kebutuhan yang sebenarnya. Biaya adaptasi di negara berkembang diperkirakan mencapai US$305 miliar per tahun hingga 2035.
Meenakshi Raman, koordinator program perubahan iklim di Third World Network, mengkritik rumusan pendanaan tersebut. Ia sebelumnya berharap negara-negara maju menunjukkan komitmen pendanaan yang jauh lebih ambisius.
"Kehadiran kami di sini justru mengonfirmasi kekhawatiran terburuk bahwa negara-negara maju bukan hanya mundur dari komitmen mereka, tetapi juga tidak menawarkan sesuatu yang benar-benar berarti," kata Raman.
Uni Eropa menyatakan tidak akan menyetujui peningkatan komitmen pendanaan iklim. Blok tersebut beralasan telah memenuhi porsi tanggung jawab yang adil, sementara negara-negara lain belum melakukan hal yang sama.
Draf terbaru juga menyatakan keprihatinan mendalam bahwa pemanasan global diproyeksikan melampaui 1,5 derajat Celsius dibandingkan tingkat praindustri. Batas tersebut ditetapkan dalam Perjanjian Paris 2015 untuk mencegah dampak perubahan iklim yang semakin tidak terkendali.
Dokumen itu mengakui bahwa setiap kenaikan suhu di atas tingkat saat ini akan memperburuk dampak dan risiko terhadap manusia maupun alam. Dalam sejumlah kasus, dampaknya bahkan tidak dapat dipulihkan.
Menteri Perubahan Iklim dan Energi Australia, Chris Bowen, mengatakan draf tersebut bertujuan menegaskan bahwa pemanasan global hingga 1,5 derajat Celsius tidak dapat diterima dan tidak boleh dibiarkan terjadi.
Draf itu juga mengakui perlunya pemangkasan emisi gas rumah kaca secara besar-besaran, cepat, dan berkelanjutan. Selain itu, negara-negara didorong untuk meningkatkan upaya pengurangan emisi metana, salah satu gas rumah kaca yang memiliki daya pemanasan kuat.
Emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global sebagian besar berasal dari pembakaran bahan bakar fosil.
Draf tersebut juga menyerukan percepatan penerapan teknologi untuk menyerap karbon dari atmosfer. Namun, banyak teknologi ini belum teruji dan terbukti dapat diterapkan dalam skala besar.
Harjeet Singh dari kampanye Fill the Fund, yang mendorong peningkatan pendanaan iklim bagi negara berkembang, mengatakan draf kedua justru menghilangkan sejumlah kewajiban dan mekanisme akuntabilitas yang dianggap tidak menguntungkan, sembari mempertahankan pernyataan ambisius tanpa langkah nyata.
Menurutnya, rumusan tersebut tidak akan memberikan perlindungan bagi satu pun komunitas rentan yang terdampak perubahan iklim.
Konferensi iklim ini secara resmi dijadwalkan berakhir pada Jumat (20/11). Namun, negosiasi tahunan PBB tersebut tidak jarang berlangsung lebih lama dari jadwal. Draf terbaru diperkirakan masih akan mengalami sejumlah perubahan sebelum dapat disahkan.
Setiap keputusan harus mendapat persetujuan seluruh negara peserta.Artinya, keberatan dari satu negara saja dapat menggagalkan kesepakatan.
Pada Kamis, Panama menyatakan akan memblokir kesepakatan apa pun yang tidak memenuhi tuntutannya, termasuk pembatasan produksi minyak dan langkah-langkah untuk menghapus emisi metana.
Menteri Lingkungan Panama, Juan Carlos Navarro, mengatakan negaranya tidak akan mendukung rumusan kesepakatan akhir yang dinilai terlalu kompromistis atau tidak efektif.
Sementara itu, Menteri Energi Australia Chris Bowen mengatakan ia memperkirakan negara-negara peserta akan menyampaikan keberatan, masukan, dan pertanyaan mereka dalam beberapa jam ke depan hingga sepanjang malam.
"Kami tidak akan meninggalkan ruang perundingan di Antalya sebelum mencapai konsensus, sebelum memiliki rencana yang dapat kami ajukan kepada para pihak atas nama negara dan pemerintah yang mereka wakili. Mereka harus bisa mengatakan: ya, kami bisa melakukannya, kami bisa menjaga pemanasan global agar tetap di bawah 1,5 derajat Celsius."
Taruhannya cukup besar dalam COP31, yang berlangsung di tengah tahun dengan berbagai bencana terkait iklim. Mulai dari kebakaran hutan dan gelombang panas mematikan di Eropa hingga runtuhnya gletser di Nepal yang menewaskan lebih dari 1.400 orang.
Konferensi ini juga berlangsung di tengah ancaman fenomena cuaca El Nino super yang semakin intens serta gejolak geopolitik yang mendorong kenaikan harga energi di berbagai belahan dunia.
COP31 menjadi konferensi pertama yang berlangsung setelah PBB mengakui bahwa menjaga kenaikan suhu rata-rata global agar tidak melampaui 1,5 derajat Celsius kini tidak lagi realistis.
Sebagai gantinya, para ilmuwan kini membahas cara membatasi durasi ketika suhu global berada di atas ambang batas tersebut dan menurunkannya kembali dengan cepat sebelum akhir abad ini.
Negara-negara masih berbeda pendapat mengenai bagaimana kondisi terlampauinya ambang batas 1,5 derajat Celsius atau temperature overshoot harus dicantumkan dalam kesepakatan akhir.
Sejumlah negara khawatir negara-negara produsen bahan bakar fosil seperti Arab Saudi dan Iran berupaya menghapus target 1,5 derajat Celsius sepenuhnya. Menurut kantor berita AFP, langkah tersebut berpotensi melemahkan komitmen aksi iklim.
"Sangat penting bagi COP ini untuk mengakui bahwa kita sedang menuju kondisi ketika pemanasan global melampaui 1,5 derajat Celsius. Ini kemungkinan akan menjadi COP pertama yang mengakuinya," kata David Waskow, Direktur International Climate Initiative di World Resources Institute.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris.