NADIKABAR.COM — Komisi II DPR menyoroti soal pengurusan administrasi, termasuk di bank, yang masih meminta hingga mewajibkan lampiran salinan atau fotokopi e-KTP warga.

Padahal, sejak diterapkan nasional sejak awal 2010an lalu, dalam perekaman data sudah memakai pendataan wajah (face recognition) dan sidik jari dengan tujuan mempermudah proses administrasi kependudukan.

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan setiap penduduk memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang seharusnya dapat diproses menjadi sistem face recognition atau sidik jari yang kemudian dapat diintegrasikan ke berbagai layanan publik.

"Kemarin di internal ada satu anggota bercerita, katanya sudah punya data dari Dukcapil, tapi kalau ke bank masih ditanya foto kopi KTP-nya. Padahal harusnya perekaman face recognation dan sidik jari yang telah dilakukan Dukcapil terhadap warga negara kita yang memiliki NIK itu kan sudah terintegrasi dengan berbagai layanan publik," kata Rifqi saat Rapat Kerja (Raker) Komisi II di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11).