"Larangan meminta fotokopi dan tangkapan layar harus diiringi ketersediaan alat baca digital pada seluruh penyelenggaraan, termasuk swasta dan pelaku usaha kecil," kata Aria Bima.
Selain hal itu, Aria Bima juga menjelaskan beberapa pokok yang menjadi pembahasan dalam revisi RUU Adminduk.
Berikut pokok-pokok yang dimuat dalam revisi RUU Adminduk.1. Stelstel aktif, artinya pemerintah wajib menyelenggarakan layanan, tidak lagi menunggu penduduk datang.2. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai SIN (single identity number) untuk semua layanan publik.3. Integrasi NIK lewat interoperabilitas berbasisnya dengan pengaturan hak akses dan kewajiban data balikan.4. Pemanfaatan data kependudukan terintegrasi, termasuk KTP elektronik atau IKD.5. Perlindungan data dan dokumen, termasuk larangan meminta fotokopi atau tangkapan gambar diganti verifikasi dengan alat baca digital.6. Nomor Identitas nonkependudukan bagi WNI di luar negeri.
7. Identitas anak sebagai dokumen resmi anak di bawah 17 yang belum kawin.8. IKD sebagai representatif digital KTP elektronik dan dokumen lainnya.9. Pengawasan internal dan eksternal, termasuk keamanan data.10. Pengaduan langsung maupun melalui sistem pengaduan nasional.11. Pendanaan dari APBN, APBD, PNBP, dan hibah ditegaskan bagi pengembangan layanan.12. Sanksi administratif bagi penyelenggara dan pengguna yang melanggar kewajiban integrasi data SIAK.