NADIKABAR.COM — Badan Intelijen Kemanan (Baintelkam) Polri meminta setiap pihak yang menggunakan alat atau sarana penyadapan wajib mencatat segala aktivitas. Catatan itu tidak boleh diubah atau dihapus, bahkan bila perlu catatan dilakukan secara otomatis untuk mengetahui deskripsi lengkap.
Pernyataan itu disampaikan oleh Kabaintelkam Polri Komjen Pol Dedy Kusuma Bakti saat menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11).
"Memuat siapa yang memerintahkan asal perintahnya apa, kemudian tertulisnya seperti apa dan waktu dimulainya," kata Dedy.
Kemudian, Dedy meminta di dalam catatan juga harus tertulis batasan-batasan serta dasar melakukan penyadapan.
"Ada dasarnya dan itu ada batasnya. Kalau di kami sekarang kami tetapkan satu bulan apa aja," ujar Dedy.