Tidak hanya itu, menurutnya, perlu audit secara berkala untuk mencocokkan catatan penggunaan alat penyadapan dengan izin sah yang dikantongi oleh pihak yang menyadap.
Sebab, jika ditemukan tidak ada izin dalam penyadapan, maka hal itu dapat dianggap sebagai tindak pidana.
"Ya ini memang disetujui menjadi usulan kami. Bila tidak ada dasarnya tertulis yang sah ini bisa diancam aturan pidana," ucap Dedy.
Berkaitan dengan siapa yang menjadi auditornya, Dedy menyebut pihaknya menyerahkan kepada Komisi III selaku penyusun RUU Penyadapan. Dedy hanya meminta auditor tersebut sudah harus memiliki izin, menguasai kemampuan teknis, serta patuh pada prosedur.
"Kami juga memohon karena ini ada sifat unsur kerahasiaan di dalamnya, jadi mungkin auditor diharapkan memiliki izin terkait hal ini kemampuan teknis serta menyasar kepatuhan dan prosedur baik catatan penggunaan," ucap Dedy.