NADIKABAR.COM — DPR bakal menggelar rapat paripurna untuk membahas usulan hak menyatakan pendapat sebagai awal proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berdasarkan UUD 1945, salah satu tahapan dalam proses pemakzulan adalah sidang di Mahkamah Konstitusi.
Dirangkum NadiKabar, Rabu (11/11/2026), 120 anggota DPR resmi mengajukan usul penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Gibran. Usulan itu telah diserahkan ke Pimpinan DPR.
Penyerahan usulan dilakukan dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Jumlah pengusul itu sudah lebih dari syarat minimal 25 orang yang diatur dalam undang-undang. DPR akan menggelar rapat paripurna untuk membahas usulan hak menyatakan pendapat tersebut pada Kamis (12/11) besok.
Jika hak menyatakan pendapat disetujui, maka DPR akan membentuk panitia khusus. Setelah itu, DPR akan kembali menggelar rapat paripurna untuk mengambil keputusan terhadap laporan pansus.
Jika laporan pansus yang menyatakan Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres diterima, maka DPR menyampaikan keputusan tentang hak menyatakan pendapat tersebut ke Mahkamah Konstitusi.
Lalu, bagaimana proses yang akan terjadi di MK?
Pasal 7B UUD 1945 memberi batas waktu paling lama 90 hari bagi MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR tersebut. Mekanisme sidangnya diatur lebih lanjut dalam UU MK dan Peraturan MK.
Dalam pasal 80 UU nomor 24 tahun 2003 tentang MK, pemohon dalam perkara pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Wapres adalah DPR. UU MK mengatur DPR harus menguraikan dengan jelas dugaan pelanggaran hukum dan/atau Wapres dugaan tidak lagi memenuhi syarat.
Berikut mekanisme yang berjalan jika proses pemakzulan Gibran bergulir hingga masuk tahap pemeriksaan di MK sebagaimana diatur dalam PMK nomo 21 tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden:
