- Rapat permusyawaratan hakim (RPH) untuk mengambil putusan dilakukan tertutup setelah pemeriksaan persidangan dinilai cukup oleh MK

- RPH dilakukan dengan sekurang-kurangnya diikuti tujuh hakim MK

- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat

- Jika tidak tercapai mufakat, maka dilakukan dengan pengambilan suara terbanyak

- Dalam hal RPH tidak dapat mengambil putusan dengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), suara terakhir ketua RPH menentukan

- Putusan MK terhadap pendapat DPR wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 90 hari sejak permohonan dicatat dalam buku registrasi.

- Putusan MK wajib disampaikan ke DPR dan Wapres

- Putusan MK bersifat final secara yuridis dan mengikat

- Jika Wapres mengundurkan diri pada saat proses pemeriksaan di MK, maka proses pemeriksaan dihentikan dan permohonan dinyatakan gugur.