- Rapat permusyawaratan hakim (RPH) untuk mengambil putusan dilakukan tertutup setelah pemeriksaan persidangan dinilai cukup oleh MK
- RPH dilakukan dengan sekurang-kurangnya diikuti tujuh hakim MK
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat
- Jika tidak tercapai mufakat, maka dilakukan dengan pengambilan suara terbanyak
- Dalam hal RPH tidak dapat mengambil putusan dengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), suara terakhir ketua RPH menentukan
- Putusan MK terhadap pendapat DPR wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 90 hari sejak permohonan dicatat dalam buku registrasi.
- Putusan MK wajib disampaikan ke DPR dan Wapres
- Putusan MK bersifat final secara yuridis dan mengikat
- Jika Wapres mengundurkan diri pada saat proses pemeriksaan di MK, maka proses pemeriksaan dihentikan dan permohonan dinyatakan gugur.