"RUU Masyarakat Adat ini adalah amanat konstitusi yang tertinggal dan harus kita penuhi. Konstitusi kita telah mengakui masyarakat adat, dan masyarakat hukum adat, untuk diatur dalam undang-undang," ujar Legislator NasDem dari Dapil Sumatera Utara II itu.

Martin menjelaskan bahwa RUU Masyarakat adat ini dirancang sebagai payung hukum yang lebih utuh dalam memberikan pengakuan, pelindungan dan pemberdayaan kepada masyarakat adat di Indonesia. Menurutnya, aturan ini penting untuk segera disahkan.

"Jadi jangan kita biarkan ini jadi 19 tahun. Mari kita tuntaskan, cukup 18 tahun saja di Prolegnas. Dan secara politik, mohon maaf, ini sebenarnya sudah menjadi janji politik 2014 ketika itu," ucap dia.