"Ini janji yang tidak terpenuhi dan amanat konstitusi yang belum kita tindaklanjuti. Ini juga untuk mengingatkan kita semua, agar kita sadar, kita sebagai legislator dan DPR RI sebagai lembaga yang harus memenuhi amanat konstitusi, ini ada hutang kita kepada masyarakat adat," tambahnya.
Baleg DPR berkomitmen menyelesaikan penyusunan dan pembahasan RUU Masyarakat Adat di tahun ini. Martin berharap pembahasan bisa berlangsung cepat.
"Mudah-mudahan, kalau penyusunan RUU ini berjalan cepat, pemerintah juga bisa menanggapi cepat dengan DIM, jangan-jangan sebelum kita reses (18 Desember) ini sudah bisa dibawa ke Rapat Paripurna untuk pengesahan. Kita harus semangat," tuturnya.