NADIKABAR.COM — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mulai rapat Panitia Kerja (Panja) menyusun naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat. Ketua Panja RUU Masyarakat Adat Martin Manurung, menyebut rapat hari ini mendengarkan pemaparan Tim Ahli dari Baleg dan Badan Keahlian DPR terkait RUU yang telah disusun.

Adapun rapat dilakukan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Rapat dilanjutkan besok dengan membahas naskah RUU.

"Karena itu, sekarang kita akan mulai mendengarkan tim ahli, untuk kemudian kita bisa masuk ke tahap penyusunan dan penyempurnaan naskah RUU," kata Martin saat memimpin Rapat Panja, di Ruang Baleg DPR RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Baleg sebelumnya telah mendengarkan hasil rumusan RUU Masyarakat Adat dari Badan Keahlian DPR. Baleg juga telah menyelenggarakan berbagai rapat dengar pendapat dan diskusi dengan para pemangku kepentingan dan ahli.

"RUU Masyarakat Adat ini adalah amanat konstitusi yang tertinggal dan harus kita penuhi. Konstitusi kita telah mengakui masyarakat adat, dan masyarakat hukum adat, untuk diatur dalam undang-undang," ujar Legislator NasDem dari Dapil Sumatera Utara II itu.

Martin menjelaskan bahwa RUU Masyarakat adat ini dirancang sebagai payung hukum yang lebih utuh dalam memberikan pengakuan, pelindungan dan pemberdayaan kepada masyarakat adat di Indonesia. Menurutnya, aturan ini penting untuk segera disahkan.

"Jadi jangan kita biarkan ini jadi 19 tahun. Mari kita tuntaskan, cukup 18 tahun saja di Prolegnas. Dan secara politik, mohon maaf, ini sebenarnya sudah menjadi janji politik 2014 ketika itu," ucap dia.

"Ini janji yang tidak terpenuhi dan amanat konstitusi yang belum kita tindaklanjuti. Ini juga untuk mengingatkan kita semua, agar kita sadar, kita sebagai legislator dan DPR RI sebagai lembaga yang harus memenuhi amanat konstitusi, ini ada hutang kita kepada masyarakat adat," tambahnya.

Baleg DPR berkomitmen menyelesaikan penyusunan dan pembahasan RUU Masyarakat Adat di tahun ini. Martin berharap pembahasan bisa berlangsung cepat.

"Mudah-mudahan, kalau penyusunan RUU ini berjalan cepat, pemerintah juga bisa menanggapi cepat dengan DIM, jangan-jangan sebelum kita reses (18 Desember) ini sudah bisa dibawa ke Rapat Paripurna untuk pengesahan. Kita harus semangat," tuturnya.