Dia memaparkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2026, yang menyatakan sekitar 235,26 juta penduduk Indonesia telah menggunakan internet. Besarnya jumlah pengguna internet tersebut perlu dimanfaatkan pemerintah untuk memperluas pendidikan kebangsaan melalui media sosial, teknologi digital, dan pendekatan kreatif yang dekat dengan generasi muda.
"Anak muda harus mengenal Pancasila melalui cara yang sesuai dengan zamannya. Gunakan teknologi, media sosial, dan kegiatan kreatif agar mereka bangga sekaligus memahami tanggung jawab menjaga Indonesia," kata Bamsoet.
Ketua Komisi III DPR RI ke-7 dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menilai penguatan ideologi Pancasila perlu dilakukan secara terpadu oleh seluruh kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah. Dia mengatakan, Kementerian Dalam Negeri dapat menggerakkan pemerintah daerah hingga tingkat desa, sementara itu kementerian yang membidangi pendidikan perlu memperkuat pembentukan karakter kebangsaan di sekolah dan perguruan tinggi.
Adapun Kementerian Komunikasi dan Digital diharapkan memperluas literasi digital sekaligus menangkal penyebaran informasi yang berpotensi memecah belah masyarakat. Pemerintah juga perlu memperkuat keteladanan aparatur negara melalui pelayanan publik yang bersih, penegakan hukum yang adil, serta kebijakan pembangunan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
"Penguatan Pancasila harus dimulai dari penyelenggara negara. Ketika pejabat memberi teladan, hukum ditegakkan secara adil, dan pelayanan publik semakin baik, rakyat akan semakin percaya kepada negara," tegas Bamsoet.
Dosen pascasarjana Universitas Borobudur, Universitas Pertahanan, dan Universitas Jayabaya ini juga mendorong pemerintah menyusun peta jalan nasional penguatan ideologi Pancasila yang terintegrasi dengan agenda pembangunan Presiden Prabowo. Menurutnya, program tersebut harus memiliki sasaran dan indikator keberhasilan yang jelas. Cakupannya mulai dari pendidikan karakter, pelatihan guru, pembinaan aparatur, penguatan toleransi, hingga gerakan gotong royong di masyarakat.
