Di sisi eksternal, lanjut Bamsoet, stabilitas ekonomi harus terus dikawal dengan ketat. Bank Indonesia mencatat rupiah terus melemah terhadap dolar AS.

Cadangan devisa memang masih kuat, yakni US$146,3 miliar pada akhir September 2026 atau setara 5,3 bulan impor. Namun tekanan global tetap nyata, suku bunga global yang tinggi, konflik geopolitik, harga minyak, volatilitas pasar modal, dan risiko arus modal keluar.

"Konsolidasi antara pemerintah, Bank Indonesia, OJK, perbankan, BUMN strategis, serta pelaku dunia usaha mutlak diperlukan untuk menjaga stabilitas tanpa mematikan pertumbuhan," katanya.

Pada saat yang sama, lanjut Bamsoet, ancaman iklim dan bencana tidak dapat lagi diperlakukan sebagai masalah pinggiran. BMKG memprediksi El Niño sangat kuat bertahan hingga awal 2027; awal musim hujan diproyeksikan mundur di 61,08 persen zona musim dan puncaknya banyak terjadi pada Desember 2026 hingga Februari 2027. Kondisi ini membawa risiko ganda, kekeringan dan tekanan produksi pangan di satu wilayah, serta banjir dan longsor di wilayah lain.

Dengan begitu, dia mendorong konsolidasi nasional dimulai dari penguatan kapasitas negara untuk mengantisipasi risiko, bukan sekadar bereaksi setelah krisis terjadi. Dia menilai presiden perlu memastikan kementerian teknis, TNI-Polri, BNPB, Bulog, BUMN pangan, BMKG, pemerintah daerah, dan masyarakat bergerak dengan skenario yang sama, yakni cadangan pangan yang cukup, distribusi yang terjaga, kesiapan alat dan logistik, data kerawanan wilayah, serta perlindungan cepat bagi warga terdampak.

Selain itu, Bamsoet mendorong ruang digital juga harus menjadi agenda konsolidasi kepemimpinan. Ketika 30,3 persen responden belum mampu memeriksa kredibilitas sumber informasi digital dan 28,8 persen belum dapat memastikan akurasi informasi yang mereka terima, disinformasi berpotensi menjadi senjata yang memecah kepercayaan publik.

"Ancaman siber, kebocoran data, penipuan digital, manipulasi berbasis kecerdasan artifisial, dan operasi informasi harus dihadapi sebagai ancaman terhadap ketahanan nasional, bukan hanya urusan teknologi atau komunikasi," katanya.