Dalam konteks itu, Bamsoet berpandangan presiden perlu membangun konsolidasi kepemimpinan nasional melalui enam langkah utama.

Pertama, membentuk mekanisme pengendalian program prioritas yang langsung berada di bawah kepemimpinan Presiden. Setiap program harus memiliki target kuantitatif, tenggat waktu, anggaran, indikator manfaat bagi rakyat, dan pejabat yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Tidak boleh ada lagi program yang berhenti pada rapat, seremoni, atau laporan administratif.

Kedua, menyatukan pusat dan daerah dalam satu kontrak kinerja nasional. Pemerintah daerah tidak boleh hanya diposisikan sebagai pelaksana administratif, melainkan sebagai ujung tombak stabilitas pangan, pengendalian inflasi, penciptaan kerja, penanganan kemiskinan, mitigasi bencana, dan kepastian investasi. Presiden perlu memastikan kebijakan pusat diterjemahkan secara seragam, tetapi tetap adaptif terhadap kondisi lokal.

Ketiga, memperkuat integrasi kebijakan ekonomi. Fiskal, moneter, industri, perdagangan, investasi, energi, pangan, dan perlindungan sosial harus bergerak sebagai satu paket. Pengendalian inflasi tidak bisa hanya mengandalkan suku bunga; ia perlu dijawab dengan produksi pangan, distribusi, cadangan, dan tata niaga yang sehat. Stabilitas rupiah tidak cukup dengan intervensi pasar; ia harus diperkuat melalui ekspor bernilai tambah, pengurangan ketergantungan energi impor, dan kepercayaan investor terhadap tata kelola negara.

Keempat, mempercepat penertiban birokrasi dan kepastian hukum. Hambatan investasi, pungutan ilegal, perizinan berbelit, penyalahgunaan kewenangan, mafia tata niaga, serta kebocoran sumber daya alam harus diperlakukan sebagai penghambat langsung terhadap kesejahteraan rakyat. Konsolidasi tanpa penegakan hukum hanya akan menjadi kompromi elite yang tidak menghasilkan perubahan.

Kelima, menjadikan ketahanan pangan, energi, air, dan siber sebagai agenda keamanan nasional. Empat sektor ini menyentuh langsung kehidupan rakyat dan keberlanjutan negara. Gangguan pada salah satunya dapat memicu inflasi, kepanikan, konflik sosial, dan hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah.

Keenam, membangun komunikasi publik yang jujur, cepat, dan menyatukan. Dalam era banjir informasi, pemerintah harus menjadi sumber informasi yang paling dapat dipercaya. Keberhasilan tidak perlu dibesar-besarkan, tetapi persoalan juga tidak boleh ditutupi. Rakyat akan mendukung kepemimpinan yang berani menjelaskan tantangan, menunjukkan langkah nyata, dan konsisten menghadirkan hasil.