"Karena itu, aspek politik, keamanan, dan ekonomi harus dilihat sebagai satu kesatuan yang saling memperkuat," sambungnya.
Pandangan tersebut sejalan dengan penegasan Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago yang menyebut kekuatan ekonomi akan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan kekuatan bangsa ke depan. Oleh karena itu, stabilitas politik dan keamanan perlu berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi nasional.
Djamari menjelaskan Indonesia memiliki kekayaan alam dan potensi ekonomi yang besar. Namun, besarnya potensi tersebut belum otomatis menghasilkan kekuatan ekonomi apabila tidak didukung situasi politik dan keamanan yang stabil.
Negara membutuhkan dunia usaha untuk mengolah berbagai potensi tersebut menjadi kegiatan ekonomi produktif, lapangan kerja, penerimaan negara, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Kekayaan kita yang begitu banyak tidak mungkin bisa kita kelola sendiri, tidak mungkin bisa kita manfaatkan sendiri tanpa kita menciptakan suasana yang aman. Kekayaan kita perlu, terlebih tentunya, kita lindungi dan kita berikan peluang sebesar-besarnya kepada para pengusaha kita untuk bisa memanfaatkan semua potensi tersebut," ujar Djamari.
Karena itu, Djamari membuka ruang bagi dunia usaha untuk menyampaikan secara langsung berbagai persoalan yang berkaitan dengan politik dan keamanan. Masukan dari pelaku usaha diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui secara lebih konkret hambatan yang terjadi di lapangan dan mencari jalan keluarnya melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga (K/L).
Djamari memaparkan komunikasi langsung dengan dunia usaha penting untuk mengidentifikasi persoalan yang sering kali tidak terlihat dari sisi kebijakan pemerintah. Berbagai persoalan tersebut selanjutnya dapat dipetakan dan dikoordinasikan dengan kementerian atau lembaga terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.
