NADIKABAR.COM — Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan penyelesaian konflik Papua harus dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya, negara harus tegas menghentikan kekerasan sekaligus menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
Bamsoet mengatakan kehadiran aparat keamanan tetap diperlukan untuk menjaga kedaulatan dan melindungi masyarakat. Namun, dia mengatakan perdamaian jangka panjang akan sulit terwujud tanpa keadilan, kepercayaan rakyat, serta keterlibatan langsung orang asli Papua dalam menentukan masa depan daerahnya.
Hal itu disampaikan Bamsoet usai mengikuti rapat koordinasi bidang Polhukam Wantimpres di Jakarta, Selasa (27/10/2026). Anggota bidang Polhukam Wantimpres yang hadir antara lain Agum Gumelar, Budi Gunawan, Anwar Usman, Yahya Cholil Staquf, Ida Bagus Purwalaksana, Mohammad Hatta, Margarito Kamis, Rocky Gerung, dan John Gluba Gebze.
"Langkah dan Kebijakan Presiden Presiden Prabowo sudah tepat. Negara harus tegas menghentikan kekerasan di Papua, tetapi jangan sampai rakyat kehilangan kepercayaan. Kelompok bersenjata yang mengancam keselamatan warga harus ditindak tegas. Sementara luka sosial yang selama ini dirasakan masyarakat Papua harus dipulihkan melalui keadilan dan kesejahteraan," ujar Bamsoet.
Waketum Golkar ini mengingatkan kekerasan yang terus terjadi di Papua berdampak serius terhadap kehidupan masyarakat. Data Komnas HAM mencatat sepanjang 2025 terdapat 97 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata yang menyebabkan 119 orang meninggal dunia dan 43 orang luka-luka. Sementara pada semester pertama 2026, tercatat 42 peristiwa dengan 59 korban meninggal dunia dan 50 orang mengalami luka-luka.
