Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan penanganan Papua membutuhkan kebijakan keamanan yang terukur, penegakan hukum yang konsisten, serta perlindungan maksimal bagi masyarakat sipil.
"Jangan sampai masyarakat Papua terus hidup dalam ketakutan. Setiap korban jiwa adalah kehilangan bagi bangsa Indonesia. Siapa pun yang menggunakan senjata untuk meneror dan menyerang warga harus diproses secara hukum. Pada saat yang sama, aparat wajib menjaga keselamatan rakyat dan menghormati hak asasi manusia," tegas Bamsoet.
Mantan Ketua MPR RI ini juga menyoroti kesenjangan kesejahteraan yang masih terjadi di Papua. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2026 menunjukkan tingkat kemiskinan di Papua Tengah mencapai 30,41 persen dan Papua Pegunungan 26,34 persen. Angka itu jauh di atas tingkat kemiskinan nasional sebesar 8,07 persen.
Bamsoet menilai kondisi itu menunjukkan masih besarnya pekerjaan pemerintah dalam memperbaiki akses pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur dasar, kesempatan kerja, dan penguatan ekonomi masyarakat setempat. Dia mengatakan pelaksanaan otonomi khusus juga perlu terus dievaluasi.
