Menurut Bamsoet, Indonesia tidak boleh menunggu hingga terjadi gangguan besar terhadap layanan perbankan. Dia mencontohkan sejumlah negara yang menghadapi ancaman serupa, seperti Jepang yang mengalami peningkatan penipuan dan akses ilegal pada layanan keuangan digital.
Kemudian Prancis yang mengalami serangan DDoS terhadap ekosistem La Poste pada akhir 2025 dan sempat mengganggu akses layanan daring La Banque Postale. Italia juga mencatat peningkatan insiden siber pada lembaga keuangan dan sistem pembayaran.
Sementara itu, Spanyol, Portugal, Belgia, Malaysia, dan sejumlah negara lainnya terus memperkuat pengawasan, melakukan simulasi krisis, pengujian penetrasi, serta mitigasi risiko dari pihak ketiga.
"Pelajarannya jelas: tidak ada negara dan tidak ada bank yang sepenuhnya kebal. Indonesia harus bergerak sebelum serangan besar terjadi, bukan baru berbenah setelah pelayanan publik lumpuh, sistem pembayaran terganggu, atau data nasabah bocor. Ketahanan perbankan adalah bagian dari ketahanan nasional," jelasnya.
Dia mencontohkan Malaysia yang memperketat pengawasan keamanan siber perbankan dan penanganan penipuan digital. Bank Negara Malaysia juga menjatuhkan sanksi administratif kepada bank yang dinilai tidak memenuhi standar keamanan siber dan perlindungan informasi nasabah.
Di Eropa, kata Bamsoet, ketahanan digital sektor keuangan diperkuat melalui penerapan Digital Operational Resilience Act (DORA) sejak 2025. Aturan tersebut menekankan kewajiban pelaporan insiden, pengujian ketahanan, serta pengelolaan risiko dari penyedia teknologi pihak ketiga.
Dosen Pascasarjana Universitas Borobudur ini melihat Indonesia memiliki fondasi regulasi untuk memperkuat keamanan siber sektor keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan pedoman ketahanan dan keamanan siber bagi bank umum.
